Soal SP3 di Riau, Polri Persilakan Pengajuan Praperadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempersilakan siapa pun untuk mengajukan permohonan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau.

Tito mengatakan pemberian SP3 dalam kasus itu diberikan sebelum dirinya menjabat sebagai kepala polri. Dia menuturkan Polda sampai dengan Polres saat ini dilarang untuk mengeluarkan SP3, melainkan harus diputuskan di Mabes Polri.

Oleh karena itu, sambungnya, pihaknya membuka kesempatan siapa pun untuk mengajukan SP3 dalam kasus tersebut. "SP3 adalah produk hukum, maka hanya dapat dibuka kembali kalau ada praperadilan,” kata Tito dalam rilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikutip CNNIndonesia.com, Senin (12/9).

Pilihan Redaksi Bara di Hutan Riau KPK Temukan 144 Perusahaan Tak Berizin di Riau Negara Gagal Jamin Hak Korban Kebakaran Hutan Selama 18 Tahun Tinggal Teken Peraturan, KPK Buru Kejahatan Korporasi

Menurutnya, pihak yang merasa dirugikan macam organisasi sipil, bisa buka kasus itu lagi kalau praperadilannya diterima. Di sisi lain, Tito pun menemui Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar untuk membahas sejumlah perkembangan penanganan kasus tersebut.

Dia mendukung penuh upaya KLHK untuk menangani sejumlah permasalahan karhutla hingga kasus dugaan penyanderaan tujuh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Kehutanan di Rokan Hulu, Riau, beberapa waktu lalu.

Pendekatan Multipintu

Sementara itu, KLHK akan melakukan penegakan hukum dengan pendekatan multipintu melalui pemberian sanksi adminstrasi, maupun penuntutan perdata pada korporasi yang diduga melakukan kejahatan karhutla.

"Untuk penanganan kasus karhutla kami akan melangkah sesuai aturan hukum. Jangan ada asumsi atau praduga yang berisi analisis dari aparat yang akan membingungkan publik," kata Siti.

Sebelumnya Kepolisian Daerah Riau menghentikan penyidikan terhadap 15 kasus kebakaran hutan yang melibatkan perusahaan. Tito menjelaskan penghentian tersebut dilakukan pada rentang Januari hingga Mei 2016. (asa)