Forum RT/RW Demo Ahok karena Difitnah Ambil Jatah Uang Sampah

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah kelompok ibu rumah tangga berbaju pink, giliran Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (16/9).

Memulai aksi di depan Balai Kota, kelompok itu bergerak ke depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Perwakilan dari Forum RT/RW itu pun melapor ke pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD yakni Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik, anggota Fraksi Demokrat-PAN Johan Musyawar, dan anggota Fraksi Gerindra Syarif menemui para pendemo dan ikut berorasi dari atas mobil pengunjuk rasa. Anggota DPRD itu kemudian mengajak perwakilan Forum RT RW untuk berdialog.

"Kami yang bekerja sebagai tulang punggung pemerintah dilecehkan. Kami menolak gubernur arogan. Itu sikap kami," kata orator yang memimpin demo itu.

Awalnya, aksi itu diperkirakan bakal didatangi 4000 massa dan mengundang musisi Ahmad Dhani dan aktivis Ratna Sarumpaet. Namun, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, dari pukul 14.30 hingga 16.00 WIB hanya terlihat puluhan orang yang berunjuk rasa. Dhani dan Ratna pun tak kunjung menampakan diri.

Forum RT/RW DKI Jakarta itu protes dengan sikap Ahok memfitnah pengurus RT/RW yang katanya hanya mengambil jatah uang sampah dan keamanan.

Mereka meminta Ahok mencabut Surat Keterangan Gubernur Nomor 903 tentang Pemberian Dana Operasional untuk RT RW.

SK itu mengharuskan pengurus RT/RW melapor kondisi lingkungannya tiga kali sehari melalui aplikasi Qlue.

Setiap laporan dihargai sebesar Rp10 ribu untuk RT dan Rp12 ribu untuk RW. Sehingga dalam sebulan pengurus RT akan mendapat sekitar Rp900 ribu dan pengurus RW Rp1,2 juta. Pengurus RT/RW juga diberi pulsa sebesar Rp75 ribu perbulan.

Mereka juga menuntut adanya uang operasional tanpa perlu melapor Qlue. Forum RT/RW itu menganggap Qlue dapat dimanipulasi. Mereka juga mengatakan Qlue tumpang tindih dengan aplikasi pelaporan lainnya yang dimiliki oleh pemerintah yaitu lapor.go.id. Mereka meminta agar kebijakan tersebut dicabut.

Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi menyebut akan menindaklanjuti permintaan itu kepada Ahok dan perusahaan pengelola Qlue. Sementara, Taufik menyebut Komisi A akan memanggil SKPD terkait untuk membahas persoalan Qlue.

"Tolong didata mana RT/RW yang belum keluar operasionalnya. Panggil unit terkait. Jangan surat menyurat, panggil di sini rapat komisi A, bapak bisa datang. Kalo perlu dibuat pansus ini," kata Taufik dihadapan perwakilan Forum RT/RW.

Kisruh Ahok dengan RT/RW terkait Qlue sudah berlangsung sejak Mei lalu dan berlanjut hingga saat ini. Mereka tak ingin melapor melalui Qlue tiga kali sehari untuk mendapatkan uang operasional.

(rel/gil)