Ahok: Kontribusi Tambahan Reklamasi Juga untuk Bangun Tanggul

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan hubungan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dengan tanggal laut raksasa atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Secara fisik bangunan, proyek reklamasi 17 pulau itu dengan tanggul raksasa menurut Ahok tak memiliki hubungan. Namun pulau reklamasi dengan tanggul garuda itu punya hubungan dari sisi pembiayaan.

Ahok menyebut biaya pembangunan untuk tanggul didapat dari kontribusi tambahan yang dibebankan kepada pengembang pulau reklamasi. Ahok mengklaim hal tersebut tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Sesuai Keppres 1995 (zaman) Pak Soeharto. Buat bangun tanggul ini semua dari kontribusi tambahan reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (16/9).

Pilihan Redaksi Ahok: Tanggul Raksasa Efektif Atasi Banjir 20 Tahun Mendatang Pembangunan Proyek Tanggul Garuda Raksasa Masih Dikaji Reklamasi, Ahok Disebut Warisi Pemikiran Jan Pieterszoon Coen Koalisi Teluk Jakarta Bawa Bukti Kerugian Proyek Reklamasi

Pemikiran itu, menurut Ahok, berawal dari sudah penuhnya wilayah Jakarta sehingga harus menimbun laut. Menurut Ahok, pengembang ketika menimbun laut juga mengatasi banjir di Jakarta dengan membangun tanggul raksasa. Ahok menyebut ini menjadi dasar kontribusi tambahan.

Kontribusi tambahan itu, kata Ahok, tertuang dalam perjanjian dengan salah satu pengembang pulau reklamasi PT Mandala Krida Yudha (MKU), yang dimiliki oleh anak Soeharto, Mamiek Soeharto.

"Jadi ada dasarnya. Pengembang juga setuju kok. Hanya dia minta kasih ke saya Rp1 juta per meter. Saya bilang enggak bisa ngomong sejuta dong, mesti ada rumusnya," ujar Ahok.

Rumusannya adalah 15 persen dikali Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang dijual.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta para menteri yang berurusan dengan reklamasi untuk memastikan adanya desain besar atas proyek pembangunan pulau buatan itu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jokowi telah memberi arahan dalam dua rapat terbatas soal reklamasi. "Intinya, desain besarnya harus ada dan desain besar yang disebut dengan Garuda itu tetap akan dilakukan," kata Pramono, kemarin (15/9).

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar meminta pengembang pulau G, salah satu pulau reklamasi untuk memaparkan kajian atas dampak reklamasi terhadap proyek NCICD.

Untuk diketahui, Tanggul Garuda yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini dibangun untuk menghindari banjir yang diperkirakan akan melanda Jakarta pada 2050 mendatang. Tanggul laut raksasa terdiri dari tiga bagian, yakni tanggul A, B, dan C.

Tanggul A rencananya dimulai dari Kawasan Muara Baru, sementara tanggul B di sekitar pulau reklamasi O, P, Q. Adapun tanggul C dijadikan waduk untuk menampung air.

NCICD merupakan megaproyek yang menurut estimasi bakal menghabiskan dana Rp560 triliun. Ahok mengatakan Pemprov Jakarta akan menyiapkan dana 30 persen untuk proyek tersebut, sedangkan sisanya akan dibiayai pemerintah pusat. Dana 30 persen itu yang dibebankan ke kontribusi tambahan.

Dalam proses pengerjaannya, pembuatan tanggul A dilakukan bertahap sejak 2014, yakni penguatan bibir pantai sepanjang delapan kilometer dari 32 kilometer panjang pantai dengan anggaran Rp3,2 triliun.

"Masih dikaji. Dibantu oleh Belanda sama Korea. Kajian NCICD A-nya sudah. Itu akan dibangun banyak rusun buat rakyat. Itu juga mungkin bisa 5-10 tahun nanti baru bisa beres," kata Ahok. (sur)