Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar mempertanyakan mekanisme pemilihan umum serentak yang akan berlangsung pada 2019. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Hetifah Sjaifudian, kesulitan dapat muncul di Pemilu 2019 jika seluruh partai politik dibebaskan mencalonkan jagoannya menjadi Presiden.
Untuk meredam potensi kesulitan itu, Golkar menyarankan adanya mekanisme penyederhanaan pada Pemilu 2019. Namun, partai beringin masih menunggu masuknya draf RUU Penyelenggaraan Pemilu dari pemerintah sebelum mengajukan mekanisme yang dimaksud.
"Kalau semua ingin ada capres sendiri pasti sulit secara teknis dan masyarakat juga bingung. Harus ada mekanisme menyederhanakan, namun Komisi II belum ada keputusan karena kita tunggu inisiatif pemerintah," kata Hetifah saat ditemui, Selasa (27/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemilu 2019 diketahui akan berjalan serentak. Nantinya, pemilihan legislatif dan eksekutif akan dilakukan dalam satu waktu, berbeda dengan Pemilu-pemilu sebelumnya.
Karena Pemilu 2019 berjalan serentak, Pemerintah dan DPR RI harus membuat sistem baru untuk menentukan syarat pengajuan capres oleh parpol. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkata, Pemerintah akan menyerahkan pembahasan terkait hal tersebut kepada seluruh fraksi yang ada di Komisi II DPR RI.
"Soal urusan capres itu urusan masing-masing partai, itu hak parpol. Kami sudah lobi beberapa pimpinan parpol terkait materi Rancangan UU Penyelenggaraan Pemilu," kata Tjahjo.
Menurut Hetifah, hak pencalonan presiden bagi seluruh parpol harus dijaga. Sebabnya, tak ada yang bisa menjamin besar kecilnya perolehan suara parpol pada Pemilu mendatang.
"Kita percayakan semua parpol untuk mencalonkan presiden karena sama-sama belum tahu, parpol yang sekarang besar (suaranya) belum tentu nanti besar di Pemilu 2019. Bisa saja suara mereka mengkerut atau sebaliknya, parpol kecil akan melejit," ucapnya.
(obs)