Tito Janji Gebrak Penegakan Hukum dan Kode Etik Polisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian membahas wacana pembentukan paket reformasi hukum bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.

Dalam pertemuan internal yang dilakukan sekitar satu jam, Tito menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk mereformasi hukum seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo.

Dia menyatakan akan secara tegas dan gencar membenahi internal Kepolisian, dimulai dari proses rekrutmen, sertifikasi penyidik, pembersihan pungutan liar, hingga pengawasan.

Pilihan Redaksi Koalisi Sipil: Undang-undang Multitafsir Picu Pelanggaran HAM Perbaiki Hukum, Pemerintah Jamin Keadilan dalam Pembangunan Paket Kebijakan Hukum Tak Terpisah dari Kebijakan Ekonomi

"Saya akan melakukan gebrakan penegakan hukum dan kode etik internal kalau ada pelanggaran-pelanggaran, terutama yang dilakukan anggota (polisi) dalam menangani masalah hukum," kata Tito di Kantor Menteri Sekretaris Negara, kemarin.

Mantan Kepala Densus 88 ini mengklaim, dia mengawasi keras penyidik internal Polri, biro pengawasan penyidikan (wasidik), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, hingga mekanisme gelar perkara.

Dia sudah memprediksikan gebrakan itu akan memicu gejolak di internal Polri. Sehingga, gebrakan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan titik-titik masalah yang sudah diketahui.

Menurutnya, salah satu halangan mereformasi hukum ialah rendahnya tingkat kesejahteraan terutama biaya penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polsek dan Polres.

Sehingga, dia berharap kondisi keuangan pemerintah dapat membaik sehingga meningkatkan remunerasi anggota, dan biaya belanja operasional penunjang penyelidikan dan penyidikan.

Kepolisian juga akan menguatkan hubungan dengan sesama penegak hukum, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Masukan-masukan bakal diberikan dalam rangka merevisi KUHP dan KUHAP.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengatakan, masukan dan gebrakan yang akan ia buat juga sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Rancangan paket kebijakan hukum ini diperkirakan akan dipaparkan Wiranto pekan depan.

"Setelah itu akan dilihat dalam draf yang dibuat KSP dan Menko Polhukam, itu akan dikawinkan, bagaimana yang terbaik. Setelah itu dibuat rencana jangka pendek, sedang, dan panjang," ucap Tito. (rel/sur)