Tak Lolos Verifikasi, Pejabat Bupati di Papua Ancam KPU
Albert Matatula | CNN Indonesia
Kamis, 06 Okt 2016 16:41 WIB
Jayapura, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiayi terancam tak akan mendapat dana operasional. Pasalnya Pelaksana Tugas Bupati Dogiayi Herman Auwe mengancam tak akan mencairkan kekurangan dana operasional itu.
Acaman diberikan lantaran Herman yang mencalonkan diri dalam Pilkada tahun 2017 tak lolos verifikasi.
Ketua KPU Dogiayi Mathias Butu mengatakan, Herman menelepon dirinya dan mengancam tidak akan mencairkan dana untuk Pilkada.
"Dana untuk KPU sebesar Rp28 miliar dari total Rp56 miliar yang kami ajukan ke Pemda," kata Mathias di kantor KPU Papua di Jayapura, Kamis (6/10).
Selain dana KPU, Herman juga mengancam tak akan mencairkan dana keamanan Pilkada Rp5 miliar dan dana pengawasan pilkada Rp7 miliar.
Mathias menyesalkan adanya ancaman ini. Seharusnya, kata dia, sebagai kepala daerah Herman bisa memahami masalah yang ada, bukan malah menebar ancaman.
Herman merupakan pejabat Bupati Dogiyai saat ini. Ia kembali mencalonkan diri untuk kedua kalinya berpasangan dengan Stepanus Wakey.
Herman-Stefanus dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPUD Dogiyai berdasarkan hasil verifikasi faktual. Mereka tidak mendapatkan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan. Herman menggugat putusan KPU tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sulawesi Selatan.
Bahkan desakan untuk ditundanya pilkada di Dogiyai juga dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satunya dengan alasan pemda setempat tidak memiliki dana untuk penyenggaraan pilkada.
Sementara itu Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw hari ini mengumpulkan seluruh penyelanggara Pilkada di Papua dari mulai KPU, Bawaslu, hingga perwakilan TNI. Seluruh Kapolres di Papua juga hadir.
"Kami menyamakan presepsi untuk menghindari benturan fisik bagi pasangan calon yang tak diloloskan dalam pendaftaran di KPU setempat," kata Paulus di Polda Papua
Dalam pertemuan kapolda juga menyebutkan hampir semua daerah di pegunungan tengah Papua adalah daerah rawan konflik. (abm/sur)
Acaman diberikan lantaran Herman yang mencalonkan diri dalam Pilkada tahun 2017 tak lolos verifikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain dana KPU, Herman juga mengancam tak akan mencairkan dana keamanan Pilkada Rp5 miliar dan dana pengawasan pilkada Rp7 miliar.
Herman merupakan pejabat Bupati Dogiyai saat ini. Ia kembali mencalonkan diri untuk kedua kalinya berpasangan dengan Stepanus Wakey.
Herman-Stefanus dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPUD Dogiyai berdasarkan hasil verifikasi faktual. Mereka tidak mendapatkan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan. Herman menggugat putusan KPU tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Sulawesi Selatan.
Bahkan desakan untuk ditundanya pilkada di Dogiyai juga dilakukan oleh pemerintah setempat, salah satunya dengan alasan pemda setempat tidak memiliki dana untuk penyenggaraan pilkada.
Sementara itu Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw hari ini mengumpulkan seluruh penyelanggara Pilkada di Papua dari mulai KPU, Bawaslu, hingga perwakilan TNI. Seluruh Kapolres di Papua juga hadir.
"Kami menyamakan presepsi untuk menghindari benturan fisik bagi pasangan calon yang tak diloloskan dalam pendaftaran di KPU setempat," kata Paulus di Polda Papua
Dalam pertemuan kapolda juga menyebutkan hampir semua daerah di pegunungan tengah Papua adalah daerah rawan konflik. (abm/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK