
Ahok Tak Dapat Dukungan dari Koalisi Buruh Jakarta di Pilkada
Basuki Rahmat, CNN Indonesia | Minggu, 09/10/2016 06:30 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Suara penolakan dukungan kepada kandidat petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 datang dari koalisi pekerja atau buruh warga Jakarta.
Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang juga koordinator Koalisi Pekerja/Buruh Warga Jakarta Tri Sasono menyatakan pihaknya tidak akan memilih calon gubernur DKI petahana pada pilkada karena kecewa pada kebijakan terkait buruh.
“Tingkat kesejahteraan kaum pekerja dan buruh yang menjadi warga Jakarta dan bekerja di Jakarta tidak meningkat pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),” kata Tri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/10), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Tri upah buruh DKI Jakarta sampai saat ini masih rendah. Dia mengeluhkan besaran upah minimum buruh DKI Jakarta yang masih lebih rendah dibandingkan upah minimum buruh di Bekasi.
Tri menegaskan, peran gubernur dibutuhkan dalam intervensi penentuan besaran tingkat upah provinsi yang dibahas oleh Dewan Pengupahan Daerah.
Dia juga mengkritik tindakan penertiban yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta di sejumlah tempat di Jakarta.
Selain itu Tri juga mengeluhkan penyediaan rumah susun sewa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menurutnya jauh dari lokasi kerja buruh.
Karena itu Tri mengajak para buruh DKI Jakarta lainnya untuk tidak memilih Ahok pada Pilkada DKI yang digelar pada Februari 2017. (obs/obs)
Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang juga koordinator Koalisi Pekerja/Buruh Warga Jakarta Tri Sasono menyatakan pihaknya tidak akan memilih calon gubernur DKI petahana pada pilkada karena kecewa pada kebijakan terkait buruh.
“Tingkat kesejahteraan kaum pekerja dan buruh yang menjadi warga Jakarta dan bekerja di Jakarta tidak meningkat pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),” kata Tri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/10), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Tri upah buruh DKI Jakarta sampai saat ini masih rendah. Dia mengeluhkan besaran upah minimum buruh DKI Jakarta yang masih lebih rendah dibandingkan upah minimum buruh di Bekasi.
Tri menegaskan, peran gubernur dibutuhkan dalam intervensi penentuan besaran tingkat upah provinsi yang dibahas oleh Dewan Pengupahan Daerah.
Dia juga mengkritik tindakan penertiban yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta di sejumlah tempat di Jakarta.
Selain itu Tri juga mengeluhkan penyediaan rumah susun sewa oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menurutnya jauh dari lokasi kerja buruh.
Karena itu Tri mengajak para buruh DKI Jakarta lainnya untuk tidak memilih Ahok pada Pilkada DKI yang digelar pada Februari 2017. (obs/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
LIHAT SEMUA
Kaleidoskop 2020
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER

Perpres Baru, Warga Dilatih Polisikan Terduga Ekstremis
Nasional • 2 jam yang lalu
INFOGRAFIS: Catatan Gempa Besar di Sulbar Sejak 1960an
Nasional 1 jam yang lalu
Jokowi Teken PP SDM Pertahanan, Atur Mobilisasi Rakyat
Nasional 2 jam yang lalu