ANALISIS

Dukungan Partai Ka'bah dan Polemik Al Maidah Ahok

Suriyanto, CNN Indonesia | Minggu, 09/10/2016 08:14 WIB
Perseteruan di internal PPP terus berlanjut. Suara dukungan PPP terbelah di tengah memanasnya isu pelecehan agama yang dituduhkan pada Ahok. Ketum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz (tengah) saat memberi keterangan terkait dukungan pada pasangan Ahok-Djarot, 7 Oktober 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Peta dukungan partai politik seakan sudah pasti saat tiga pasangan bakal calon kepala daerah DKI Jakarta mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Termasuk Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan dukungannya pada pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Namun pada Jumat (7/10), pengurus lain PPP yang dikomandoi Djan Faridz berulah. Mereka menyatakan akan mendukung pasangan lain, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Sementara PPP yang mendukung Agus-Sylvi adalah pimpinan Romahurmuziy alias Romi.


Dua kubu PPP ini memang belum menemukan jalan damai. Masing-masing berkukuh sebagai pemilik partai berlambang Kakbah sepenuhnya. Masing-masing merasa sah.

Romi yang terpilih dalam muktamar di Surabaya telah mengantongi surat keputusan pengesahan kepenguruaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sementara Djan Faridz, Ketua Umum PPP muktamar Jakarta, menang dalam gugatan kasasi di Mahkamah Agung.

PPP sangat diperhitungkan di ibu kota. Mereka punya koleksi 10 kursi di DPRD, sama dengan perolehan kursi Partai Demokrat.

Mereka ada di bawah Partai Keadilan Sejahtera (11 kursi), Gerindra (15), dan pemenang pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28).

Karena itu dilihat dari sisi jumlah kursi, manuver Djan Fardiz cs jelas membuat kubu Cikeas ketar-ketir.

Gabungan kursi poros Cikeas 28 kursi. Jika PPP dipermasalahkan, kursi parpol pengusung tinggal 18 kursi. Padahal syarat dukungan adalah 22 kursi.

Namun dukungan PPP kubu Djan Faridz itu tak akan mengganggu komposisi koalisi saat ini.
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, yang diakui pemerintah adalah PPP kubu Romi. Pasalnya, kubu tersebut yang memiliki Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan partai.

"KPU sebelumnya sudah mengkomunikasikan soal partai yang ada dualisme kepemimpinan dengan Kemenkumham," kata Sumarno kepada CNNIndonesia.com. Kemenkumham selanjutnya menyerahkan kepengurusan PPP kubu Romi yang dianggap sah.

Karena itu KPU DKI Jakarta juga merujuk pada keputusan itu. Salah satunya yang menyebut bahwa Ketua DPW PPP DKI Jakarta adalah Abdul Aziz, bukannya Abraham Lunggana atau Haji Lulung.

Namun selain soal jumlah kursi sebagai syarat mutlak dukungan, ada hal lain yang jadi sorotan PPP, yakni soal isu agama yang menyerang Ahok saat ini.
Pengumuman dukungan PPP ini di tengah memanasnya isu pelecehan agama yang dituduhkan pada Ahok. Semua berawal dari omongan bakal calon petahana itu soal salah satu surat Al Quran, Al Maidah.

Ahok berkata di depan warga Kepulauan Seribu agar jangan mau dibohongi dengan menggunakan ayat di salah satu surat Al Aquran itu.

Dalam ayat 51 surat tersebut dinyatakan larangan memilih pemimpin nonmuslim.

Namun bagi kalangan yang kontra, ucapan Ahok itu dinilai melecehkan. Mereka mengartikan bahwa Ahok menyebut Al Quran berbohong.

Tak cuma imbauan agar Ahok tidak dipilih dalam pilkada, jalur hukum juga ditempuh. Ahok dilaporkan dengan tuduhan penistaan agama.

Isu agama menyeruak, PPP pun hadir. Mengklaim diri sebagai rumah besar umat Islam, PPP langsung memberi penjelasan soal konsep kepemimpinan dalam surat Al Maidah itu.
Menurut Djan Faridz, selama ini memang selalu ada perdebatan mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam. Djan mengatakan, itihad dan penafsiran atas kepemimpinan seorang nonmuslim sebenarnya sudah sering dilakukan.

"Ada konsep Al Imamah dan Al Wilayah, bahkan sampai titik di mana seorang nonmuslim bisa jadi pemimpin. Apalagi DPP PPP melihat kerja nyata Ahok-Djarot selama memimpin Jakarta sedikit banyak sudah mengakomodasi kepentingan umat," kata Djan.

Djan menyebut Ahok pemimpin yang baik. Hal ini pula yang ia sampaikan saat meyakinkan para kader partainya untuk mendukung Ahok.

Kepastian dukungan akan diberikan Djan setelah kontrak politik dengan Ahok-Djarot ditandatangani. Jika nantinya disepakati, Djan menjanjikan 300 posko pemenangan untuk Ahok-Djarot hingga ke tingkat rukun tetangga.
Dukungan PPP ini seakan-akan menyatakan bahwa partai berasas Islam ini siap menjadi garda depan Ahok-Djarot, saat serangan kampanye hitam bernuansa SARA makin marak.

Ahok yang nonmuslim memang kerap jadi sasaran tembak mereka yang tak ingin dia jadi gubernur lagi. Terpeleset sedikit saja lidah Ahok soal agama, akan terus "digoreng" dan menjadi isu besar.

Polemik isu keagamaan bukan yang pertama, dulu Ahok juga dikecam saat melarang penyembelihan hewan kurban di trotoar. Ahok dengan agamanya yang bukan Islam, selama ini disudutkan seakan-akan dia anti-Islam meski berkali-kali ia menyangkalnya.

Tapi itulah politik, apapun dipakai untuk mencapai tujuan: kekuasaan. (obs)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK