Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kerugian sebesar Rp83 miliar berasal dari perumahan penduduk yang rusak diterjang banjir dan longsor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tantangan tersendiri bagi Garut. Sekretaris Daerah Pembak Garut Iman Alirahman mengatakan, pihaknya sulit menyakinkan korban untuk pindah ke pemukiman baru.
Iman menuturkan, 81 persen wilayah Garut merupakan kawasan hutan lindung. Penataan kawasan untuk menampung korban banjir pun menjadi problematik.
“Relokasi tidak hanya berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun, tapi juga penentuan kawasan yang aman,” ucapnya.
Surat Keputusan yang diterbitkan Bupati Garut Rudy Gunawan menyebut jumlah pengungsi akibat banjir berujumlah 787 kepala keluarga atau 2.525 jiwa.
Sementara rumah yang rusak berjumlah 2.529 unit, dengan rincian 830 rusak berat, 473 rusak sedang, dan 1.226 rusak ringan.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi Garut dicanangkan berjalan hingga 2018. Setelah itu, seluruh proses pascabencana akan ditanggung Pemkab Garut, tanpa bantuan ABPN.
Banjir Garut terjadi September lalu. Presiden Joko Widodo sempat meninjau lokasi bencana pada 21 September.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian diwancanakan bekerja sama memperbaiki kawasan hulu Sungai Cimanuk di Lapangparis untuk mencegah bencana serupa. (abm/obs)