Ahok Selidiki Sebab Truk Sampah Antre 10 Jam di Bantargebang

Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia | Rabu, 19/10/2016 18:02 WIB
Ahok juga memerintahkan anak buahnya agar tidak menyerahkan tanggung jawab TPST Bantargebang ke pihak swasta walaupun ada masalah antrean. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah menyelidiki penyebab antrean truk sampah di TPST Bantargebang, Bekasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tengah menyelidiki penyebab antrean truk sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

"Kami harus selidiki, kan dievaluasi truknya berapa yang masuk. Semua truk baru, alat berat baru. Tidak masuk akal, dulu saja yang tua-tua bisa kerja kok," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).

Beberapa hari ini, truk sampah memerlukan waktu lebih dari 10 jam untuk masuk TPST Bantargebang. Antrean tersebut diduga karena kurangnya jumlah alat berat termasuk pasokan bahan bakar (BBM).


Menurut Ahok, laporan soal antrean memang sudah diterima dan diselesaikan oleh jajarannya. Namun, ia mengklaim tetap akan menyelidikinya lebih lanjut.

Ahok juga memerintahkan pada jajarannya agar tidak menyerahkan tanggung jawab TPST Bantargebang kepada pihak swasta walaupun ada masalah antrean tersebut.

"Yang pasti, saya bilang jangan mimpi kasih ke swasta. Jangan sampai orang dalam itu mainin kami yang tujuannya mau kasih ke swasta kembali. Enggak ada," tuturnya.

Pengelolaan TPST Bantargebang sendiri telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Selasa (9/7). Pengelolaan ini dilakukan setelah Pemprov DKI memutus kontrak PT Godang Tua Jaya.

Seperti dikutip detik.com, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan DKI Jakarta Asep Kuswanto mengaku, sudah membeli 15 unit ekskavator dan melakukan pinjaman sebanyak 9 unit dari SKPD lainnya.

Asep juga mengatakan sudah ada anggaran untuk pengadaan 40 unit alat berat yang masuk dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Meski demikian, ia tidak menyebutkan jumlah anggaran yang disediakan tersebut.

(rel/obs)