Pemerintah Serahkan Draf RUU Pemilu ke DPR
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 21 Okt 2016 19:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah telah menyerahkan surat/amanat presiden dan draf Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) kepada DPR, Jumat ini (21/10). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengonfirmasi hal tersebut.
"Betul sudah diterima, RUU dan ampres (amanat presiden nya)," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (21/10).
Dalam surat presiden yang beredar di kalangan wartawan, pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membahas RUU ini bersama DPR.
Agus menjelaskan, nantinya pimpinan dewan akan menggelar rapat pimpinan pada hari Senin (24/10), rapat Badan Musyawarah pada Selasa (25/10), dan selanjutnya membacakan surat tersebut di rapat paripurna pada Rabu (26/10).
Setelah itu kata Agus, DPR akan membentuk panitia khusus untuk memulai pembahasan RUU ini bersama pemerintah. Ada dua opsi yang disiapkan, yakni membentuk pansus kecil dan besar.
"Kalau pansus kecil hanya Komisi II, tapi kalau besar melibatkan seluruh komisi," ujar Agus.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pembahasan RUU Pemilu akan tepat waktu dan tidak menganggu tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan berlangsung 2019 mendatang.
"Masih ada waktu lima hingga enam bulan," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Kekhawatiran molornya pembahasan RUU Pemilu disuarakan anggota dewan, khususnya Komisi II yang mengurusi persoalan pemerintahan.
Anggota Komisi II Yandri Susanto menganggap dengan waktu pembahasan yang mepet dengan mulainya tahapan penyelenggaraan pemilu pada Februari 2017, berpotensi membuat RUU Pemilu rawan gugatan.
Sebab, DPR sendiri akan memasuki masa reses pada pekan depan Jumat (28/10) dan kembali memulai persidangan pada pertengahan November. Selain itu masih ada masa reses di akhir tahun hingga akhir Januari.
(obs)
"Betul sudah diterima, RUU dan ampres (amanat presiden nya)," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (21/10).
Dalam surat presiden yang beredar di kalangan wartawan, pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membahas RUU ini bersama DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah itu kata Agus, DPR akan membentuk panitia khusus untuk memulai pembahasan RUU ini bersama pemerintah. Ada dua opsi yang disiapkan, yakni membentuk pansus kecil dan besar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pembahasan RUU Pemilu akan tepat waktu dan tidak menganggu tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan berlangsung 2019 mendatang.
"Masih ada waktu lima hingga enam bulan," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Kekhawatiran molornya pembahasan RUU Pemilu disuarakan anggota dewan, khususnya Komisi II yang mengurusi persoalan pemerintahan.
Anggota Komisi II Yandri Susanto menganggap dengan waktu pembahasan yang mepet dengan mulainya tahapan penyelenggaraan pemilu pada Februari 2017, berpotensi membuat RUU Pemilu rawan gugatan.
Sebab, DPR sendiri akan memasuki masa reses pada pekan depan Jumat (28/10) dan kembali memulai persidangan pada pertengahan November. Selain itu masih ada masa reses di akhir tahun hingga akhir Januari.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK