Rapat dengan Aparat dan Kepala Daerah, Jokowi Bahas Pungli
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 24 Okt 2016 16:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo kembali menyoroti mengenai pungutan liar dan pemilihan kepala daerah, dalam rapat dengan seluruh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) se-Indonesia di Istana Negara.
Dalam pembukaan siang ini, Jokowi tak membeberkan terbuka hal-hal yang ingin dilakukan Pangdam dan Kapolda menangani pungli.
"Saya ingin berbicara dua hal. Pertama berkaitan dengan pungutan liar. Kedua berkaitan dengan Pilkada. Hanya itu saja," kata Jokowi sambil menginsyaratkan keluar kepada awak media, Senin (24/10).
Senyum sempat tergambar di wajah Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo setelah mendengar itu.
Beberapa Pangdam dan Kapolda yang saat itu serius mencatat pun sempat mengerutkan jidat. Setelah itu, rapat koordinasi dilanjutkan secara tertutup.
Ratas pun berlangsung singkat. Pengantar Jokowi disampaikan sekitar pukul 14.11 WIB. Sementara itu, para Pangdam dan Kapolda sudah berkeliaran meninggalkan Istana pukul 14.39 WIB.
Ditemui usai rakor, Gatot dan Tito malah lebih banyak menjelaskan mengenai instruksi Jokowi menangani Pilkada yang juga dibahas dalam rapat itu.
Instruksi Jokowi mengenai Pungli, kata Tito, operasi pemberantasan Pungli di pelayanan publik seperti KTP, STNK, dan sertifikat terus dilakukan.
"Polri sudah tangkap tangan dan 235 kasus ditangani internal Polri. Operasi eksternal Pungli dilakukan bersama Kejaksaan dan POM TNI," ucap Tito.
Koordinasi kali ini berbeda dengan rapat koordinasi bersama seluruh gubernur se-Indonesia pekan lalu. Saat itu, rakor berlangsung sekitar sejam. Jokowi menginstruksikan banyak hal kepada mereka.
Mulai dari menagih turut serta seluruh gubernur memberantas pungli di daerah, tak melihat nilai pungutan dalam memproses pungli, dan kemungkinan pungli dalam pembuatan KTP, Akte, dan perizinan.
Ia saat itu bahkan kembali menyebutkan ketertinggalan Indonesia dari negara-negara ASEAN dalam indeks investasi, salah satunya karena pungli.
Pengantar yang disampaikan Jokowi saat itu bahkan sempat dianggap sebagai sindiran oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (yul)
Dalam pembukaan siang ini, Jokowi tak membeberkan terbuka hal-hal yang ingin dilakukan Pangdam dan Kapolda menangani pungli.
"Saya ingin berbicara dua hal. Pertama berkaitan dengan pungutan liar. Kedua berkaitan dengan Pilkada. Hanya itu saja," kata Jokowi sambil menginsyaratkan keluar kepada awak media, Senin (24/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ratas pun berlangsung singkat. Pengantar Jokowi disampaikan sekitar pukul 14.11 WIB. Sementara itu, para Pangdam dan Kapolda sudah berkeliaran meninggalkan Istana pukul 14.39 WIB.
Instruksi Jokowi mengenai Pungli, kata Tito, operasi pemberantasan Pungli di pelayanan publik seperti KTP, STNK, dan sertifikat terus dilakukan.
"Polri sudah tangkap tangan dan 235 kasus ditangani internal Polri. Operasi eksternal Pungli dilakukan bersama Kejaksaan dan POM TNI," ucap Tito.
Mulai dari menagih turut serta seluruh gubernur memberantas pungli di daerah, tak melihat nilai pungutan dalam memproses pungli, dan kemungkinan pungli dalam pembuatan KTP, Akte, dan perizinan.
Ia saat itu bahkan kembali menyebutkan ketertinggalan Indonesia dari negara-negara ASEAN dalam indeks investasi, salah satunya karena pungli.
Pengantar yang disampaikan Jokowi saat itu bahkan sempat dianggap sebagai sindiran oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (yul)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK