Freddy Numberi: Pembangunan Papua Tak Sentuh Kebutuhan Warga
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Selasa, 18 Okt 2016 18:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah tokoh masyarakat Papua hari ini, Rabu (18/10), menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantornya. Mereka mengadu perkara pembangunan di Papua yang tidak menyentuh kebutuhan warga setempat.
Freddy Numberi, salah satu perwakilan Senior Papuan Citizen Forum mengatakan, pembangunan infrastruktur secara fisik dapat dilihat di Papua. Namun masyarakat masih saja kesulitan untuk sekolah, dan memperoleh pelayanan kesehatan.
"Kami melihat banyak uang tapi masyarakat mengeluh bahwa mereka merasa (pembangunan) tidak menyentuh mereka," kata Freddy usai bertemu Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Mantan Gubernur Iran Jaya 1998-2001 itu menyebutkan, dana yang masuk ke Papua secara keseluruhan berjumlah Rp69 triliun. Uang itu berasal dari dana otonomi khusus dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Dana tersebut jauh lebih besar dibanding kala Freddy memimpin Papua. Di masanya, Papua hanya mendapat Rp850 miliar.
Freddy menilai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana tersebut perlu diawasi secara ketat. Mantan Menteri Perhubungan ini mempertanyakan aliran dana pembangunan itu lantaran warga Papua tidak merasakan manfaatnya.
"Ini menjadi tantangan pemerintah untuk menjawab, dengan uang yang begitu banyak tapi masyarakat mau sekolah kok susah, mau ke rumah sakit susah, ke mana uang itu?" ujar Freddy.
Dia berharap pemerintah mampu menjawab ketimpangan tersebut dengan menjalankan program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam pertemuan siang ini, Freddy juga meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan penegakan hukum di tanah Papua. Ia berharap ada perubahan yang berarti usai Presiden Joko Widodo beberapa kali melakukan kunjungan ke Papua.
"Kami titip pesan, kasus-kasus yang ada seperti masalah korupsi dan sebagainya kalau bisa dituntaskan," ujar Freddy.
Di tempat terpisah, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua tidak substansial, bahkan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.
Menurut Pigai, pembangunan infrastruktur di Papua belum terlihat jelas saat ini. Program yang didengungkan oleh Jokowi untuk membangun pasar mama, kata Pigai, sampai sekarang belum pernah ada yang tuntas.
Termasuk pembangunan sebelas ruas jalan prioritas dan strategis sebanyak 2 ribu kilometer dari Jayapura-Wamena, Merauke-Waropko, Nabire-Punjak Jaya, Timika-Paniai, Serui-Menawi-Saubeba.
"Itu zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Jokowi katanya mau bangun rel kereta sampai sekarang belum jelas," ujar Pigai. (wis/rdk)
Freddy Numberi, salah satu perwakilan Senior Papuan Citizen Forum mengatakan, pembangunan infrastruktur secara fisik dapat dilihat di Papua. Namun masyarakat masih saja kesulitan untuk sekolah, dan memperoleh pelayanan kesehatan.
"Kami melihat banyak uang tapi masyarakat mengeluh bahwa mereka merasa (pembangunan) tidak menyentuh mereka," kata Freddy usai bertemu Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana tersebut jauh lebih besar dibanding kala Freddy memimpin Papua. Di masanya, Papua hanya mendapat Rp850 miliar.
"Ini menjadi tantangan pemerintah untuk menjawab, dengan uang yang begitu banyak tapi masyarakat mau sekolah kok susah, mau ke rumah sakit susah, ke mana uang itu?" ujar Freddy.
Dia berharap pemerintah mampu menjawab ketimpangan tersebut dengan menjalankan program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam pertemuan siang ini, Freddy juga meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan penegakan hukum di tanah Papua. Ia berharap ada perubahan yang berarti usai Presiden Joko Widodo beberapa kali melakukan kunjungan ke Papua.
"Kami titip pesan, kasus-kasus yang ada seperti masalah korupsi dan sebagainya kalau bisa dituntaskan," ujar Freddy.
Di tempat terpisah, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua tidak substansial, bahkan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.
Menurut Pigai, pembangunan infrastruktur di Papua belum terlihat jelas saat ini. Program yang didengungkan oleh Jokowi untuk membangun pasar mama, kata Pigai, sampai sekarang belum pernah ada yang tuntas.
Termasuk pembangunan sebelas ruas jalan prioritas dan strategis sebanyak 2 ribu kilometer dari Jayapura-Wamena, Merauke-Waropko, Nabire-Punjak Jaya, Timika-Paniai, Serui-Menawi-Saubeba.
"Itu zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Jokowi katanya mau bangun rel kereta sampai sekarang belum jelas," ujar Pigai. (wis/rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK