Pengganti Ahok Berjanji APBD Jakarta Selesai Tepat Waktu

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjanjikan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 tepat waktu. Dia menargetkan APBD yang mulai dibahas pekan depan itu akan selesai sebelum akhir tahun.

Menurut Soni, sapaan Sumarsono, dalam sejarahnya Pemprov DKI cenderung terlambat dalam mengesahkan APBD. Padahal, kata Soni, seharunya bisa dilakukan sesuai jadwal.

Sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni merasa harus mampu menyelesaikan APBD secara tepat waktu.

"Saya sendiri juga malu lah, dari orang Kemdagri dikirim ke sini kok masih juga lambat, secara moral adalah tanggung jawab saya untuk mempercepat proses ini," kata Soni, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (28/10).

Soni optimis bisa menyelesaikan pekerjaannya karena berada di pusat pemerintahan. Soni menuturkan penetapan APBD tak boleh molor karena sama artinya dengan mengabaikan kepentingan publik.

"Di Sabang sampai Meraoke biasanya menyusun anggaran sebelum 30 Desember, masa DKI yang dekat Kemdagri, dekat pembina, dekat menteri, dekat presiden, tidak memberi contoh yang baik," tutur Soni.

Soni juga akan menjaga komunikasi dengan DPRD dalam menyusun rancangan APBD guna menghindari berbagai konflik yang berpotensi muncul. Dia akan menampung setiap aspirasi dari eksekutif, DPRD maupun masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik yakin APBD kali ini akan tepat waktu. Taufik beralasan Soni memiliki gaya komunikasi yang berbeda dengan Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya yakin. Dia (Soni) punya gaya komunikasi yang baik. Lebih enak, kayaknya lebih humanis," tutur Taufik.

Sebelumnya, pada pembahasan APBD 2015, Ahok sempat terlibat cekcok dengan DPRD terkait anggaran siluman yang membuat penetapan molor.

DPRD Beri Masukan

Pemprov Jakarta mulai menyusun rancangan APBD pekan depan. DPRD DKI Jakarta akan memberikan masukan untuk RAPBD itu kepada Plt Gubernur DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD setelah masa reses ketiga, Jumat (28/10).

"Laporan reses ketiga tahun 2016 ini sebagai masukan dalam penyusunan RABPD 2017, meliputi empat bidang," kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Syarifuddin.

Syarifuddin memaparkan dalam bidang pertama, yaitu pemerintahan, pertahanan dan ketertiban umum, terdapat beberapa program yang dinilai perlu dilanjutkan. Yakni program sertifikat proyek operasi nasional agraria (prona) dan program penyediaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak agar disediakan di setiap kelurahan.

Pada bidang kedua, yaitu perekonomian dan keuangan daerah, DPRD menyoroti pengelolaan aset milik Pemprov DKI yang tidak memiliki sertifikat. DPRD juga meminta agar pembangunan halte bus way dan jembatan penyeberangan ditambah.

"JPO harus ditambah dan dianggarkan secara terus menerus, sebagai contoh perlu halte busway di Jalan Tanah Merdeka Menuju Terminal Rambutan," ujar Syarifuddin.

Di bidang ketiga, yakni pembangunan, kebersihan dan lingkungan hidup. DPRD menyarankan anggaran gerobak motor pengangkut sampah di setiap kelurahan ditambah. DPRD juga meminta Pemprov DKI membangun jalan dan memperbaiki trotoar. Penanganan banjir melalui normalisasi kali dan penambahan pompa juga ditekankan DPRD.

Terakhir, bidang kesejahteraan rakyat, Syarifuddin menjelaskan penggunaan kartu BPJS masih belum maksimal. Begitu pun dengan distribusi Kartu Jakarta Pintar. Selain itu DPRD meminta penyediaan ambulans di setiap kelurahan dan pembangunan rumah sakit tipe D di setiap kecamatan di Jakarta.

Syarifuddin meminta agar aspirasi ini dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Harus diakomodir dalam APBD tahun anggaran 2017, sehingga hasil reses tidak hanya seremonial saja," ujarnya. (rel/abm)