Status Proyek Lelang Warisan Ahok Ditetapkan Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda mengatakan keputusan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono masih dikaji. Soni sebelumnya memutuskan menghentikan 13 dari 14 proyek lelang warisan Ahok.

"Sedang kami kaji, Rabu (2/11) keputusannya setelah mendengar saran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," kata Blessmiyanda kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

Hal itu dibenarkan oleh Soni. Ia menyatakan akan bertemu Blessmiyanda untuk membahas kelanjutan proyek lelang Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ini secara teknis baru mau panggil Kepala BPPBJ untuk minta penjelasan karena substansinya ada di gubernur petahana yang lebih mengetahui," tutur Soni.

Blessmiyanda menjelaskan, lelang dini untuk proyek tahun 2017 dilakukan untuk mengejar terlaksananya program-program Ahok. Sebanyak 14 proyek pembangunan yang dilelang dini itu, ditarget selesai dalam tahun 2017.

BPBBJ merupakan lembaga yang ditunjuk melaksanakan lelang itu.

Menurut Blessmiyanda, jika lelang tak dilakukan segera, proyek itu terancam batal. Pasalnya, masa jabatan Ahok hanya tersisa satu tahun. Di sisi lain, proyek yang dianggarkan dalam APBD 2017 tak bisa berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Dari 14 proyek yang meliputi pembangunan rumah sakit, rumah susun, sekolah, dan ruang publik terpadu ramah anak itu, satu di antaranya sudah menemukan pemenang. Yakni proyek pembangunan sky hospital RSUD Tarakan.

"Jika tidak segera lelang beresiko gagal terlaksana karena enggak cukup waktu, misalnya rusun untuk 16 lantai, sky hospital 18 lantai. Untuk kegiatan 2017 tidak bisa multiyears karena terkait masa jabatan gubernur," kata Blessmiyanda.

Lihat juga: Plt Gubernur Jakarta Setop 12 Proyek Lelang Warisan Ahok

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan itu disebut masa kontrak tidak boleh melebihi masa jabatan gubernur.

Blessmiyanda menjelaskan 14 proyek yang sudah mulai dilelang oleh instansinya membutuhkan persiapan yang lama, pekerjaan yang kompleks dan pekerjaan rutin yang harus segera dimulai pada 2017.

Khusus untuk pembangunan rusun, rehab sekolah dan puskesmas, Sky Hospital RSUD Tarakan, kata Blessmiyanda, masuk kategori tertentu. Karena itu, menurut dia, lelang dilakukan sebelum anggaran untuk 2017 disusun.

Blessmiyanda berpegangan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahub 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 73 Ayat 2 menyatakan, lelang mendahului Rencana Umum Pengadaan (APBD) dapat dilakukan untuk kondisi tertentu.

Blessmiyanda juga menjelaskan jika nantinya proyek itu tidak disetujui karena kondisi anggaran tidak tersedia, maka penyedia atau pemenang lelang tidak dapat menuntut ganti rugi dan proyek dibatalkan.

Namun, lelang dini ini diprotes oleh DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik menyebut itu sebagai cara nakal, sebab mau tidak mau proyek itu nantinya harus masuk dalam APBD 2017.

Menurut Taufik, seharusnya proyek itu dibahas bersama dengan DPRD. "Saya bilang ini cara-cara nakal. Saya mau tahu maksudnya apa. Main menangkan lelang, dibahas aja belum," ujar Taufik. (wis)