Pengganti Ahok dan Plt Lainnya Dituntut Kerja Dobel
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Jumat, 28 Okt 2016 10:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Banyak tugas harus dikerjakan para pelaksana tugas (Plt) gubernur lima daerah yang baru ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pekan ini.
Selain diwajibkan menjaga pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2017 dan berjalannya pemerintahan di daerah masing-masing, para Plt ini juga tak boleh melupakan pekerjaan lamanya sebagai pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri.
Pada Pilkada 2017, ada lima Plt yang ditunjuk Tjahjo untuk bekerja menggantikan gubernur yang mencalonkan diri lagi. Lima Plt itu diambik dari pejabat eselon I Kemdagri.
Pelaksana tugas yang ditunjuk Tjahjo adalah Sumarsono untuk DKI Jakarta, Nata Irawan untuk Provinsi Banten, Soedarmo untuk Provinsi Aceh, Zudan Arief Fakhrulloh untuk Provinsi Gorontalo, dan Yuswandi A Tumenggung untuk Bangka Belitung. Otomatis beban kerja mereka bertambah.
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, ia akan tetap menjalankan tugas sebagai Dirjen Otonomi Daerah walaupun ditunjuk untuk menjadi pengganti sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Soni, sapaan Sumarsono, harus pintar-pintar membagi waktu. Ia menuturkan, kerja sebagai pelaksana tugas akan dijalankan sejak pagi hingga sore setiap hari.
"Lepas jam empat sore, saya ke Kemdagri kerjakan tugas Dirjen Otda," katanya.
Tambahan beban kerja menurut Soni tak diimbangi dengan tambahan penghasilan. Kepada wartawan, ia mengaku hanya mendapat tambahan fasilitas operasional gubernur.
"Misalnya biaya operasional, rumah, mobil dipinjamkan tiga bulan," katanya. Sementara untuk tunjangan jabatan dan gaji masih menjadi hak kepala daerah yang cuti.
Tantangan Pelaksana Tugas
Meski bertugas ganda, Soni optimistis mampu menjalankannya hingga kepala derah yang cuti bertugas kembali. Ia mengklaim tak kesulitan menjalankan roda pemerintahan ibu kota dan mengatur pemerintahan kabupaten/kota se-Indonesia dalam satu waktu.
Optimisme boleh dimiliki Soni, dan empat pelaksana tugas lain. Namun, perlu diingat bahwa beberapa daerah yang dipimpin pelaksana tugas merupakan kawasan yang masuk dalam daftar rawan Pilkada.
Tiga provinsi yang dipimpin pelaksana tugas dan masuk dalam kategori rawan adalah DKI Jakarta, Banten, dan Aceh.
Sikap hati-hati perlu dimiliki pelaksana tugas di daerah tersebut. Sebagai penanggung jawab para pelaksana tugas, Tjahjo juga telah berpesan agar anak buahnya kerap waspada selama bertugas.
"Saya pesankan khusus, jaga kekompakan. Kalau turun ke bawah jangan sendirian, ajak kepolisian, TNI, BIN, tokoh agama, dan masyarakat adat," kata Tjahjo.
Walau harus waspada, jika dilihat dari komposisinya penempatan Soni, Soedarmo, dan Nata di DKI Jakarta, Aceh, dan Banten dapat dikatakan tepat sasaran.
Sebagai penanggung jawab urusan daerah, Soni memang tak bisa ditempatkan sebagai pelaksana tugas yang lokasinya berjauhan dengan Medan Merdeka Utara, lokasi kantor Kemdagri.
Penempatannya sebagai pelaksana tugas ibu kota setidaknya tak melahirkan halangan jarak yang berarti untuk tetap mengurus daerah dari kantornya.
Untuk Soedarmo, posisi pelaksana tugas gubernur Aceh juga bisa dikatakan tepat. Alasannya, ia sempat berpangkat Mayor Jenderal di satuan Tentara Nasional Indonesia sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
Dengan latar belakang dan posisinya sebagai Dirjen Polpum, Soedarmo diprediksi mampu membawa keamanan dan stabilitas dalam pilkada di Serambi Mekah.
Terakhir, Nata juga mendapat pengakuan pantas menjabat sebagai pelaksana tugas di Banten. Pengakuan itu bahkan diberikan langsung oleh gubernur petahana Banten, Rano Karno.
Menurut Rano, sebagai Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata pantas menduduki posisi sebagai penggantinya hingga awal tahun depan. Sebabnya, di Banten terdapat 1.500 desa yang harus mendapat perhatian dari kepala daerahnya.
"Beliau sudah paham lah apalagi kalau dianggap dasarnya Provinsi Banten ada 1.500 desa, beliau kan memang ahlinya di bidang itu. Jadi saya pikir tepat Pak Menteri menunjuk beliau (Nata) sebagai Plt," kata Rano. (sur/obs)
Selain diwajibkan menjaga pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2017 dan berjalannya pemerintahan di daerah masing-masing, para Plt ini juga tak boleh melupakan pekerjaan lamanya sebagai pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri.
Pada Pilkada 2017, ada lima Plt yang ditunjuk Tjahjo untuk bekerja menggantikan gubernur yang mencalonkan diri lagi. Lima Plt itu diambik dari pejabat eselon I Kemdagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soni, sapaan Sumarsono, harus pintar-pintar membagi waktu. Ia menuturkan, kerja sebagai pelaksana tugas akan dijalankan sejak pagi hingga sore setiap hari.
Tambahan beban kerja menurut Soni tak diimbangi dengan tambahan penghasilan. Kepada wartawan, ia mengaku hanya mendapat tambahan fasilitas operasional gubernur.
"Misalnya biaya operasional, rumah, mobil dipinjamkan tiga bulan," katanya. Sementara untuk tunjangan jabatan dan gaji masih menjadi hak kepala daerah yang cuti.
Tantangan Pelaksana Tugas
Meski bertugas ganda, Soni optimistis mampu menjalankannya hingga kepala derah yang cuti bertugas kembali. Ia mengklaim tak kesulitan menjalankan roda pemerintahan ibu kota dan mengatur pemerintahan kabupaten/kota se-Indonesia dalam satu waktu.
Optimisme boleh dimiliki Soni, dan empat pelaksana tugas lain. Namun, perlu diingat bahwa beberapa daerah yang dipimpin pelaksana tugas merupakan kawasan yang masuk dalam daftar rawan Pilkada.
Tiga provinsi yang dipimpin pelaksana tugas dan masuk dalam kategori rawan adalah DKI Jakarta, Banten, dan Aceh.
Sikap hati-hati perlu dimiliki pelaksana tugas di daerah tersebut. Sebagai penanggung jawab para pelaksana tugas, Tjahjo juga telah berpesan agar anak buahnya kerap waspada selama bertugas.
Walau harus waspada, jika dilihat dari komposisinya penempatan Soni, Soedarmo, dan Nata di DKI Jakarta, Aceh, dan Banten dapat dikatakan tepat sasaran.
Sebagai penanggung jawab urusan daerah, Soni memang tak bisa ditempatkan sebagai pelaksana tugas yang lokasinya berjauhan dengan Medan Merdeka Utara, lokasi kantor Kemdagri.
Penempatannya sebagai pelaksana tugas ibu kota setidaknya tak melahirkan halangan jarak yang berarti untuk tetap mengurus daerah dari kantornya.
Lihat juga:Gantikan Ahok, Soni Sumarsono Pimpin Jakarta |
Dengan latar belakang dan posisinya sebagai Dirjen Polpum, Soedarmo diprediksi mampu membawa keamanan dan stabilitas dalam pilkada di Serambi Mekah.
Terakhir, Nata juga mendapat pengakuan pantas menjabat sebagai pelaksana tugas di Banten. Pengakuan itu bahkan diberikan langsung oleh gubernur petahana Banten, Rano Karno.
Menurut Rano, sebagai Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata pantas menduduki posisi sebagai penggantinya hingga awal tahun depan. Sebabnya, di Banten terdapat 1.500 desa yang harus mendapat perhatian dari kepala daerahnya.
"Beliau sudah paham lah apalagi kalau dianggap dasarnya Provinsi Banten ada 1.500 desa, beliau kan memang ahlinya di bidang itu. Jadi saya pikir tepat Pak Menteri menunjuk beliau (Nata) sebagai Plt," kata Rano. (sur/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK