Muhammadiyah Berharap Kasus Ahok Tak Sandera Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok segera berakhir. Ia tak ingin kasus itu malah menyandera agenda besar pemerintah.

Menurut Haedar, pemerintah dan Muhammadiyah punya tiga agenda besar yakni pemberdayaan ekonomi kerakyatan, konfigurasi politik, dan pembangunan keadaban bangsa.

Lihat juga: Jokowi: Saya Tak Akan Melindungi Ahok

"Kasus ini kami harapkan segera berakhir dan ada kata putus, agar bangsa ini tidak tersandera satu dua orang yang bertindak gegabah dalam kehidupan kebangsaan," kata Haedar di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (8/11).

Ia mengatakan, Muhammadiyah siap membantu pemerintah mengurangi kesenjangan sosial masyarakat yang selama ini menjadi masalah besar Indonesia.

Muhammadiyah juga siap mengawal jalannya perpolitikan Indonesia sehingga berjalan sesuai perspektif Islam, yakni adil makmur, bermartabat, dan berdaulat.

Lihat juga: Menteri Agama Enggan Tanggapi Fatwa MUI Soal Ahok

Haedar mengingatkan keberadaan Pancasila sebagai dasar dan filosofi Indonesia. Karena itu ia meminta elite hingga seluruh masyarakat bertindak dan berkata dalam koridor etik dan keadaban bangsa.

"Tatap dan melangkah ke depan. Jangan habiskan energi," ujarnya.

Mengenai perkara hukum Ahok, ia menyambut baik komitmen Jokowi tak melindungi Gubernur non-aktif DKI Jakarta itu. Ia meminta Kepolisian menuntaskan kasus ini sesuai amanat Presiden, tegas dan transparan.

"Kami berharap Kepolisian tidak perlu mengembangkan tafsir yang bisa menambah keraguan atau menimbulkan eskalasi baru mengenai pengusutan kasus ini," kata Haedar. (sur/abm)