Wiranto: Jangan Sampai Ancaman Muncul dari Bangsa Sendiri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah berkewajiban melindungi setiap warga negara dari segala ancaman, baik ancaman dari luar maupun dari dalam yang dapat mengganggu keamanan negara.

Pernyataan itu dikeluarkan Wiranto saat ditanya perihal kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi rencana demonstrasi susulan menentang Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pilihan Redaksi Soal Ucapan Ahok, Kapolri Sebut Mengutip Tafsiran Ahli Bahasa Wiranto Soroti Tokoh Politik di Balik Demonstrasi Anti Ahok Fahri Soal Tudingan Makar: Ini Negara Demokrasi Bung

"Tapi jangan sampai ancaman itu muncul dari bangsa sendiri. Itu kan aneh. Tatkala demonstrasi itu tertib dan bermartabat, ikut aturan, tidak perlu ditakuti," kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (9/11).

Ia juga menyatakan pemerintah tak punya persiapan khusus mengantisipasi rencana demonstrasi susulan. "Biasa-biasa saja," ujarnya.

Hanya saja, Wiranto mengatakan selama ini ikut memantau penyebaran informasi di media sosial untuk mengantisipasi rencana demonstrasi susulan. 

Dia menilai arus informasi yang begitu besar dan cepat di dunia maya membantu masyarakat memperoleh berita dengan mudah. Kebebasan media merupakan sebuah keniscayaan di era globalisasi. Namun, dia mempersoalkan akurasi informasi yang beredar di media sosial.

"Apa informasi itu justru disengaja untuk menimbulkan keresahan atau tidak. Apa informasi itu betul-betul untuk membangun ketenteraman," kata Wiranto.

Dia mengatakan kebebasan menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun media sosial, harus dibarengi dengan tanggung jawab moral. Tujuannya, kata Wiranto, untuk membangun ketentraman dan ketenangan masyarakat.

"Bukan sebaliknya, berlomba-lomba memberikan berita yang membuat masyarakat resah dan bingung," ujarnya.

Mantan Panglima ABRI ini menambahkan, keterbukaan media seharusnya tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Termasuk saat menyampaikan informasi menjelang pelaksanaan demonstrasi mendatang.

"Mari menempatkan kebebasan media sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga soal demonstrasi itu sudah biasa," katanya. (wis/obs)