Jokowi Bantah Bongkar Proyek Listrik Mangkrak Era SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo membantah kajian terkait 34 proyek pembangkit listrik bermasalah dilakukan untuk membongkar borok pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami tidak ingin katakan menggunakan ini untuk apa, membuka membongkar atau apapun. Tapi yang jelas itu fakta, kenyataan yang ada," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, Senin (14/11).

Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Jokowi, 12 dari 34 proyek sama sekali tidak bisa dilanjutkan mulai dari segi aspek keuangan hingga teknis.

Sementara itu, 22 proyek lainnya masih bisa dilanjutkan dengan tambahan biaya sekitar Ro7 triliun. Pram mengatakan, pemerintah akam membenahi proyek mangkrak secara hati-hati.

"Tambahan biaya cukup besar sehingga harus dilakukan hati-hati. Jangan kemudian kami mengalami atau mengulangi kesalahan yang sama," katanya.

Kabar mangkranya puluhan proyek pembangkit listrik sesungguhnya sudah diketahui Jokowi sejak 2014. Kekesalan Jokowi beberapa waktu lalu, kata Pram, karena BPKP sudah melaporkan dan memilah tempat proyek-proyek yang bisa dan tak bisa dilanjutkan.

"Tanggal 2 November itu datanya sudah detail. Tempatnya di mana dan mana yang tidak bisa dan yang bisa dilanjutkan. Kalau dulu kan hanya sekedar rumor, belum menjadi data yang terkonfirmasi dari hasil audit BPKP," tuturnya.

Dalam rapat terbatas, Jokowi menilai, mangkraknya proyek tersebut telah berdampak pada kerugian negara mencapai Rp34 triliun. Ia mengancam, akan melimpahkan laporan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.

KPK tengah mengkaji laporan BPKP mengenai ini. Kajian diperlukan untuk memastikan ada atau tidak dugaan korupsi di balik proyek tersebut. Namun KPK masih menunggu laporan resmi BPKP untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Pram menuturkan, keputusan penanganan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Keseluruhan data tetap dipegang BPKP.

Rincian Proyek Listrik

Proyek pembangkit listrik yang dibuat di pemerintahan sebelumnya termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas.

Perpres itu memuat sebanyak 40 proyek yang 34 di antaranya adalah proyek yang disebut mangkrak. Namun pemerintahan Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut, proyek mana saja yang mangkrak.

Rincian proyek pembangkit listrik yang termuat dalam Pepres tersebut yaitu:

No.	Lokasi di Jawa	Jumlah	Kapasitas MW
1.	PLTU 1 di Banten	1	600 sampai 700
2.	PLTU 2 di Banten	2	300 sampai 400
3.	PLTU 3 di Banten	3	300 sampai 400
4.	PLTU 1 di Jawa Barat	3	300 sampai 400
5.	PLTU 2 di Jawa Barat	3	300 sampai 400
6.	PLTU 1 di Jawa Tengah	2	300 sampai 400
7.	PLTU 2 di Jawa Tengah	1	600 sampai 700
8.	PLTU I di Jawa Timur	2	300 sampai 400
9.	PLTU 2 di Jawa Timur	1	600 sampai 700
10.	PLTU 3 di Jawa Timur	2	300 sampai 400

No.	Lokasi di Luar Jawa	Jumlah	Kapasitas MW
1.	PLTU di NAD	2	100 sampai 150
2.	PLTU 1 di Sumatera Utara	2	100 sampai 150
3.	PLTU 2 di Sumatera Utara	2	100 sampai 150
4.	PLTU di Sumatera Barat	2	100 sampai 150
5.	PLTU 1 di Bangka Belitung	2	10
6.	PLTU 2 di Bangka Belitung	2	10
7.	PLTU 3 di Bangka Belitung	2	25
8.	PLTU 4 di Bangka Belitung	2	15
9.	PLTU 1 di Riau	2	7
10.	PLTU 2 di Riau	2	5
11.	PLTU di Kepulauan Riau	2	7
12.	PLTU di Lampung	2	100 sampai 150
13.	PLTU 1 di Kalbar	2	25
14.	PLTU 2 di Kalbar	2	50
15.	PLTU di Kalsel	2	65
16.	PLTU I di Kalteng	2	65
17.	PLTU 2 di Kalteng	2	7
18.	PLTU 1 di Sulawesi Utara	2	5
19.	PLTU 2 di Sulawesi Utara	2	25
20.	PLTU di Gorontalo	2	25
21.	PLTU di Sulawesi Selatan	2	50
22.	PLTU di Sulawesi Tenggara	2	10
23.	PLTU 1 di NTB	2	7
24.	PLTU 2 di NTB	2	25
25.	PLTU 1 di NTT	2	7
26.	PLTU 2 di NTT	2	15
27.	PLTU di Maluku	2	7
28.	PLTU di Maluku Utara	2	7
29.	PLTU 1 di Papua	2	7
30.	PLTU 2 di Papua	2	10

(rel/rdk)