Jokowi 'Menggusur' Konsesi Perusahaan Demi Lahan Gambut

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memaksimalkan perlindungan terhadap lahan gambut yang masih utuh, termasuk di kawasan yang telah memiliki konsesi milik perusahaan swasta maupun negara.

Instruksi tersebut diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead.

Presiden menuturkan restorasi gambut harus dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya. Kawasan itu antara lain adalah di hutan produksi, areal pengguna lain, baik yang sudah berizin, maupun belum berizin.

Sisanya, restorasi juga dilakukan di kawasan hutan lindung dan konservasi, yaitu seluas 685.000 hektare

Pilihan Redaksi KIP Perintahkan KLHK Ungkap Data Konsesi Sawit BRG Akan Implementasi Tata Kelola Lahan Gambut Penggusuran Petani Rasa Marubeni Dugaan Korupsi Izin Perkebunan di Tolitoli Diadukan ke KPK

"Lahan gambut utuh yang sudah ada izin konsesinya saya minta untuk ditetapkan sebagai kawasan lindung," kata Jokowi di Kantor Presiden, Rabu (11/1).

Selain itu, ia menginstruksikan Menteri Siti tak lagi mengeluarkan izin konsesi terhadap lahan yang selama ini belum tersentuh. Berdasarkan data yang diterima, lahan gambut utuh di Indonesia masih seluas 6,2 juta hektare.

Sehingga, Jokowi menegaskan, izin yang boleh dikeluarkan hanya restorasi ekosistem bersama masyarakat. Dia menuturkan kebijakan yang dikeluarkan dalam pemanfaatan area di kawasan ekosistem gambut harus betul-betul menjaga fungsi hidrologis gambut serta kesejahteraan masyarakat.

Jokowi menargetkan pemerintah berhasil merestorasi 400 ribu hektare lahan gambut di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Demi mencapai target, pemerintah pusat diinstruksikan berkoordinasi dengan BRG, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta pemegang konsesi.

Jokowi juga menyoroti penegakan hukum lingkungan. Menurutnya, aparat hukum harus tegas terutama dalam mengevaluasi izin konsesi yang dikeluarkan sebelumnya. Hal itu, terutama kepada pembakar maupun pelaku alih fungsi kawasan.

Kepala BRG Nazir Foead dalam satu wawancara.(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kebakaran Lahan

Sementara itu, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead mengatakan, pihakya akan memfokuskan pembuatan sumur bor untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Sumur bor dianggap lebih bermanfaat dan membuat lebih produktif.

Nazir menyatakan antusiasme masyarakat terhadap sumur bor tinggi dan telah disampaikan kepada jajaran BRG ketika turun ke 105 desa dalam setahun terakhir. Uji coba terhadap sumur bor telah dilakukan.

"Itu kami lihat cocok. Ada kejadian kebakaran, tapi berkat sumur bor bisa padam dalam 1,5 jam," kata Nazir di Kantor Presiden, Rabu (11/1).

Sebelum sumur bor, masyarakat biasanya memerlukan waktu setengah malam atau satu hingga dua hari memadamkan api. Sehingga, Nazir memastikan pembangunan sumur bor akan diintensifkan tahun ini. Ia menyebutkan cakupan kawasan sumur bor untuk pembasahan adalah seluas 12,5 hektare.