Pemprov Jakarta Bahas 4 Isu Penting dalam Rapat di Kereta

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja di kereta wisata dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta, malam tadi. Rapat yang merupakan ide dari Pelaksana Tugas Gubernur Sumarsono itu membahas empat isu penting sebagai topik utama.

Rangkaian kereta wisata yang bernama Kereta Luar Biasa itu berangkat dari Stasiun Gambir pada pukul 22.30 WIB. Jajaran pejabat pemprov DKI Jakarta langsung memulai rapat di gerbong ke delapan atau paling belakang.

Rapat itu membahas empat isi utama. Dalam bidang pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta akan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi revisi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang kekhususan Daerah Khusus Istimewa Jakarta.

"Untuk itu kami akan lakukan focus group discussion (FGD) supaya bisa merevisi kekhususan itu," kata Soni, sapaan Plt Gubernur itu, setibanya di Stasiun Tugu Yogyakarta, Sabtu (14/1).

Lihat juga: Wajah Miskin Jakarta Bersama atau Tanpa Ahok

Menurut Soni, Jakarta masih belum tajam merumuskan poin-poin tentang kekhususan daerah ibu kota. Tujuannya, adalah membagi kewenangan antara pusat dan daerah serta mendapatkan dukungan pembiayaan dari pusat. "Karena enggak akan mungkin semua dengan APBD," ujar Soni.

Kekhususan itu, kata Soni, akan dipelajari dalam kunjungan ke Yogya yang menerapkan daerah keistimewaan.

Kemudian dalam bidang perekonomian, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan pembenahan manajemen dan pengembangan kawasan terpadu Pelabuhan Muara Angke. Soni mengatakan sarana dan prasarana pelabuhan termasuk kapal akan diperbaiki, tanpa mengesampingkan kapal tradisional.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan membuat rencana induk pelabuhan. Hal ini guna mengantisipasi agar kapal ke Kepulauan Seribu tidak menunpuk di Muara Baru. Pelabuhan itu akan mulai dari ujung barat Jakarta, Muara Baru, Tanjung Pasir, Ancol, PLTGU, hingga Marunda. Rencananya, seluruh muara di Jakarta akan memiliki pelabuhan.

Lihat juga: Tito Sebut Situasi Jelang Pilkada Cukup Rawan

Sementara itu, dalam meningkatkan kesejahteraan, tutur Soni, Pemprov DKI Jakarta akan membuat boarding school khusus bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak jalanan. Boarding school itu akan dibangun di Jalarta Islamic Centre.

Raker itu juga membahas isu lingkungan hidup terkait penataan ruang. Pasalnya saat ini terdapat 13 ribu permintaan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Izin itu masih mandeg di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Tahun ini ditargetkan semua izin itu mesti tuntas.

Rapat yang diikuti 46 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu, selesai sekitar pukul 01.00 WIB. Setelah raker, pejabat pemprov berkaraoke di kereta wisata itu.

"Saya senang, nyaman, karena habis raker bisa diisi dengan rekreasi, lagu-lagu Koes Plus, mengenang masa muda," ujar Soni.

Di Yogyakarta rencananya, Plt Gubernur dan rombongan akan berwisata di Yogyakarta. Malam harinya, akan bertamu ke Keraton Yogyakarta untuk bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Rapat dengan kereta wisata menggunakan biaya pribadi sebesar Rp7,5 juta rupiah per kepala. Biaya itu sudah mencakup perjalan Jakarta-Yogyakarta pulang pergi, hotel, dan akomodasi selama di Yogya.