Hendropriyono: Indonesia Tak Akan Terpecah Karena Isu SARA

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), AM Hendropriyono mengatakan, bangsa Indonesia tidak lagi dapat terpecah belah dengan adanya isu-isu yang menyangkut Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

"Kita sudah merdeka, kita tidak ada lagi namanya bangsa yang terpecah belah. Karena agama, suku dan ras," kata Hendro di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (15/1).

Bagi Hendro, semua Warga Negara Indonesia (WNI) sama di mata negara. Negara tidak pernah membeda-bedakan latar belakang keturunan seseorang, baik seorang WNI yang berketurunan asing maupun tidak.

Pilihan Redaksi Hendropriyono Ikut Laporkan Penulis 'Jokowi Undercover' Hendropriyono Rugi Miliaran Rupiah Akibat 'Jokowi Undercover' Dalam Buku, Hendropriyono Disebut Pembunuh Karakter Prabowo Jokowi: Materi 'Hoax' di Medsos Ancam Persatuan Indonesia

"Kita sama, bangsa Indonesia keturunan Arab dengan keturunan Cina sama, keturunan Jepang sama, keturunan Yahudi sama. Semuanya ada di masyarakat bangsa Indonesia ini," ujarnya.

Dengan demikian, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap ke depannya tidak adalah pembedaan antar WNI, apalagi melihat dari garis keturunan. Terpenting, lanjut dia, ialah terus bekerja sama untuk membangung bangsa dan negara.

"Tidak usah menunjuk-nunjuk asli atau tidak asli. Semua bangsa Indonesia sama. Mari membangun bangsa, lupakan hal yang selalu menjadi persoalan, menjadi ketidaksamaan, kita tinggal. Ke depan kita itu sudah punya satu rencana, rencana ini tidak bisa dianggap enteng oleh pihak luar, yaitu pada 2045 kita menjadi negara adidaya empat besar dunia," kata Hendro.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Februari 2017 mendatang, berbagai isu mulai dimainkan oleh para elit politik dari masing-masing pasangan calon, termasuk di dalamnya menyangkut SARA.

Salah satu kasus SARA yang sampai saat ini terus bergulir yaitu perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok dituduh menistakan agama karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 pada kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.

Akibat ucapan itu, ribuan orang turun ke jalan. Mereka menuntut agar pemerintah secepatnya memproses Ahok secara hukum.

Tidak sampai di situ, aksi saling lapor juga terjadi akhir-akhir ini dengan membawa embel-embel penistaan agama.

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama melaporkan pimpinan Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya, beberapa waktu lalu. Rizieq dilaporkan, terkait ceramahnya yang berbunyi "Kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa?" di Pondok Kelapa, Jakarta.