Jatinangor, CNN Indonesia -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memasang target penyaluran 100 persen dana desa 2017. Dana desa yang disediakan tahun ini tercatat berjumlah Rp60 triliun.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo mengklaim kementeriannya tahun lalu berhasil menyalurkan dana desa ke tingkat Kabupaten hingga mencapai 99,75 persen dari total Rp47 triliun.
"Tahun lalu kami belajar dan melakukan perbaikan dari 2015. Tapi penyaluran dana desa dari kabupaten ke desa 95 persen. Ada dana tidak tersalurkan karena kepala desa ada yang bermasalah secara hukum, permintaan telat. Rata rata seperti itu," ujar Eko di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Rabu (18/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain faktor masalah hukum dan permintaan telat, penyaluran dana desa tahun lalu juga tak bisa mencapai 100 persen karena ada banyak daerah yang berubah statusnya. Perubahan status desa, kata Eko, banyak terjadi di Jawa Barat.
"Di Jawa Barat ini ada beberapa desa yang sudah berubah jadi bendungan atau kelurahan. Faktornya (penghambat pencairan dana desa) itu saja," tuturnya.
Saat menyampaikan kuliah umum di IPDN hari ini, Eko juga meminta bantuan praja di sana untuk turut mengawal penyaluran dana desa. Pengawasan penyaluran dana desa kini bisa dilakukan masyarakat pasca terbentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) akhir tahun lalu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya telah meminta agar penyaluran dana desa dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemerintah daerah. Menurutnya, penyaluran dana desa mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa-desa Indonesia.
"Dana desa harus mampu menumbuhkan perekonomian desa, dapat meningkatkan infrastruktur di desa, tadi itu sebagian penyerapannya sudah bagus, tapi itu contoh," kata Jusuf Kalla saat berkunjung ke Tulungagung seperti dikutip detikcom, Senin (16/1).