TNI Terapkan Desentralisasi Kekuatan Militer Tahun 2017
CNN Indonesia
Jumat, 20 Jan 2017 08:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Nasional Indonesia akan menerapkan kebijakan desentralisasi pasukan dan pangkalan militer pada 2017 untuk meningkatkan keamanan di berbagai kawasan. Kebijakan itu diambil pada rapat pimpinan TNI yang berlangsung sejak 16 hingga 19 Januari 2017.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, desentralisasi dilakukan untuk menyesuaikan perubahan global. Ia berkata, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikannya untuk menggelar desentralisasi tersebut.
“Arahan Presiden agar TNI mengantisipasi perubahan global yang sedang berlangsung dan menyiapkan segala dampak dari perubahan itu,” ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (19/1).
Gatot menuturkan, desentralisasi kekuatan militer mulai dilakukan setelah Jokowi menyetujui perencanaan TNI. Pembentukan komando daerah militer dan komando operasi militer baru merupakan dua dari sejumlah pokok kebijakan desentralisasi tersebut.
TNI, kata Gatot, juga akan menambah armada baru di kawasan timur Indonesia yang berpusat di Sorong, Papua. Menurutnya, selama ini kemanan dan pertahanan laut di wilayah itu hanya mengandalkan Komando Armada Kawasan Timur (Koarmatim) yang bermarkas di Surabaya.
“Armada III harus dibuat karena kami hanya berorientasi pada Koarmatim saja. Perlu ada satu armada lagi yang tempatnya di Papua,” ujarnya.
Tahun 2015, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi telah memaparkan wacana yang diutarakan Gatot. Ade berkata, peningkatan status pangkalan TNI AL Sorong menjadi pangkalan utama merupakan bagian dari rencana perombakan struktur operasional lembaganya.
Ade menuturkan, lembaganya berencana menyatukan Komando Armada Barat dan Koarmatim di bawah koordinasi Komando Armada Republik Indonesia. Nomenklatur dua komando tersebut dikembalikan ke aturan yang pernah ada sebelumnya.
“Di bawah Komando Armada RI, nanti ada komando armada bernomor, yaitu Armada I di kawasan Barat, Armada II di tengah dan Armada III di wilayah timur. Ini persis seperti nomenklatur pada US Navy (Angkatan Laut Amerika Serikat), ada third fleet, fourth fleet, sampai seventh fleet,” ujarnya.
Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, desentralisasi dilakukan untuk menyesuaikan perubahan global. Ia berkata, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikannya untuk menggelar desentralisasi tersebut.
“Arahan Presiden agar TNI mengantisipasi perubahan global yang sedang berlangsung dan menyiapkan segala dampak dari perubahan itu,” ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (19/1).
Lihat juga:Geliat TNI Membangun Armada Maritim Jokowi |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Armada III harus dibuat karena kami hanya berorientasi pada Koarmatim saja. Perlu ada satu armada lagi yang tempatnya di Papua,” ujarnya.
“Di bawah Komando Armada RI, nanti ada komando armada bernomor, yaitu Armada I di kawasan Barat, Armada II di tengah dan Armada III di wilayah timur. Ini persis seperti nomenklatur pada US Navy (Angkatan Laut Amerika Serikat), ada third fleet, fourth fleet, sampai seventh fleet,” ujarnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK