Nelayan Cantrang Diberi Tenggat Melaut Hingga Juni

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan tidak akan memberi tidakan hukum kepada nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang hingga Juni 2017. Sementara itu, nelayan diharuskan segera mengurus penggantian alat ke peralatan yang lebih ramah lingkungan.

Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar memastikan, para nelayan akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan, meskipun melaut dengan menggunakan cantrang. Dia menegaskan, ketakutan nelayan terkait Surat Edaran soal pendampingan itu memang terkait jaminan hukum yang dianggap tidak jelas.

"Tidak akan ditindak, peralihan ke alat ramah memang waktunya tidak sebentar, nelayan tetap bisa melaut asal ada catatan mereka sedang melalukan proses (peralihan)," kata Zulficar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (22/1).

Proses peralihan ini menurut dia memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jika nelayan itu dilarang melaut, kata dia, justru akan berdampak besar dan bisa menimbulkan kerugian nelayan.

"Proses peralihan itu harus menunggu persetujuan bank untuk kredit yang diajukan nelayan, untuk beli alat tangkap baru juga tidak sebentar, kemudian nanti juga ada modifikasi kapal, bahkan bisa jadi nelayan juga harus menunggu persersetujuan pemerintah terkait wilayah penangkapannya," kata dia.

Pilihan Redaksi Menteri Susi Perpanjang Larangan Penggunaan Cantrang Ganti Tahun, Program Bantuan Kapal KKP Belum Juga Terealisasi KKP Dinilai Lambat Dampingi Nelayan Soal Aturan Alat Tangkap Aturan Susi Soal Cantrang Membingungkan Nelayan

Namun, soal tidak adanya penindakan hukum ini, Zulficar mengaku tidak akan mengeluarkan surat edaran resmi. Dia menegaskan, payung hukum tetap berpaku pada Surat Edaran yang ditanda tangani oleh Sekertaris Jendral KKP, Sjarif Widjaja bernomor B.1/SJ/PL.610/I/2017.

"Memang tidak ada (surat resmi) tapi kami juga berkoordinasi dengan Syahbandar, mereka juga kami beri data siapa saja nelayan yang (sedang) melakukan proses penggantian," kata dia.

Zulficar juga memastikan, ketiadaan penindakan hukum itu tidak sama dengan relaksasi cantrang seperti yang dilakukan tahun lalu. Langkah kali ini disebut murni agar nelayan segera melakukan proses penggantian cantrang.

"Jangan disamakan dengan relaksasi, karena nelayannya sedang masa proses," kata Zulficar.

Sementara itu, Ketua Front Nelayan Bersatu Bambang Wicaksono mengatakan pemerintah, dalam hal ini KKP, harusnya tetap memberikan surat edaran agar keputusan tersebut berada dalam payung hukum dan jalur hukum yang jelas.

Oleh karena menurut dia apa yang dikatakan oleh pemerintah justru sangat berbeda jauh dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Tetap harus ada (surat resmi) karena upaya-upaya itu saja belum ada di lapangan, contohnya saja bank teknis tetap mensyaratkan tambahan agunan apabila ingin menambah pinjaman, tapi kan sulit karena selurub sertifikat dan gross akta sudah digunakan untuk agunan lama," kata dia. (gil)