Seskab: Amandemen UU 1945 Buka Kotak Pandora
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 25 Jan 2017 03:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo pada dasarnya menyetujui perencanaan pembangunan jangka panjang layaknya haluan negara. Perencanaan ini dinilai Jokowi sama seperti konsensus Nasional.
Namun, pemerintah seperti enggan perencanaan itu berlanjut pada amandemen UUD 1945. Sebab, hanya dua opsi yang muncul dalam membentuk haluan negara, yakni amandemen amandemen atau membentuk undang-undang khusus perencanaan jangka panjang.
"Amandemen ini seperti membuka Kotak Pandora. Semua akan ingin menambah kewenangan dan kekuasaan. Itu memakan energi politik kita yang luar biasa," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/1).
Dulu, Indonesia memiliki Garis Besar Haluan Negara yang menjadi pedoman dan haluan arah pembangunan negara. Sehingga, kepala negara/pemerintahan hanya menjabarkan program-program kerja pembangunannya selama memerintah.
Namun, GBHN sudah resmi dihapuskan sejak era pemerintahan Presiden ketiga B.J Habibie. Penghapusan ini bersamaan dengan dihilangkannya kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi dalam konstruksi ketatanegaraan.
Siang tadi, MPR rapat konsultasi bersama Jokowi di Istana Merdeka. Ketua MPR Zulkifli Hasan menuturkan, ia melaporkan mengenai perkembangan pembahasan haluan negara yang telah disepakati dalam rapat gabungan. Pimpinan mulai mensosialisasikan hal itu kepada fraksi-fraksi melalui bahan yang telah dikaji Badan Pengkajian MPR.
Jokowi, kata Zulkifli, turut mendukung pandangan pentingnya haluan negara. Namun, ia mengakui memang belum ada keputusan untuk benar-benar membentuk dan meresmikan haluan negara. Ia menyadari hal ini memerlukan waktu dan perdebatan panjang.
"Tahun ini kemungkinan kami perdebatkan. Merumuskan seperti yang kita butuhkan. Perkembangan selanjutnya dilaporkan kembali kepada Pak Presiden," tutur Zulkifli.
(aal)
Namun, pemerintah seperti enggan perencanaan itu berlanjut pada amandemen UUD 1945. Sebab, hanya dua opsi yang muncul dalam membentuk haluan negara, yakni amandemen amandemen atau membentuk undang-undang khusus perencanaan jangka panjang.
"Amandemen ini seperti membuka Kotak Pandora. Semua akan ingin menambah kewenangan dan kekuasaan. Itu memakan energi politik kita yang luar biasa," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/1).
Dulu, Indonesia memiliki Garis Besar Haluan Negara yang menjadi pedoman dan haluan arah pembangunan negara. Sehingga, kepala negara/pemerintahan hanya menjabarkan program-program kerja pembangunannya selama memerintah.
Siang tadi, MPR rapat konsultasi bersama Jokowi di Istana Merdeka. Ketua MPR Zulkifli Hasan menuturkan, ia melaporkan mengenai perkembangan pembahasan haluan negara yang telah disepakati dalam rapat gabungan. Pimpinan mulai mensosialisasikan hal itu kepada fraksi-fraksi melalui bahan yang telah dikaji Badan Pengkajian MPR.
Jokowi, kata Zulkifli, turut mendukung pandangan pentingnya haluan negara. Namun, ia mengakui memang belum ada keputusan untuk benar-benar membentuk dan meresmikan haluan negara. Ia menyadari hal ini memerlukan waktu dan perdebatan panjang.
"Tahun ini kemungkinan kami perdebatkan. Merumuskan seperti yang kita butuhkan. Perkembangan selanjutnya dilaporkan kembali kepada Pak Presiden," tutur Zulkifli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK