JK Yakin Penangkapan Patrialis Tak Politis
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Jumat, 27 Jan 2017 05:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi "korban" operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini tak ada unsur politik dibalik penangkapan tersebut.
Sebagai catatan, OTT kali ini dekat dengan momen pergantian hakim konstitusi dan juga rencana revisi Undang-Undang Mahkamah Agung.
"Saya tak tahu, tapi saya yakin tidak," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Kamis (26/1).
Terlepas dari berbagai isu di luar sana, Jusuf Kalla melontarkan keprihatinannya atas OTT yang menimpa MK tersebut. Apalagi, ini kali kedua MK terseret kasus korupsi setelah sebelumnya menimpa Akil Mochtar.
Menurut Jusuf Kalla momen seperti sekarang tentu sangat memprihatinkan apalagi MK merupakan salah satu lembaga hukum di Indonesia.
Namun dia mengingatkan bahwa proses hukum harus dihargai dan biarlah itu pada akhirnya menjadi penentu nasib para pesakitan yang terjerat OTT tersebut.
"Kami tentu prihatin ada kasus begitu tapi biarlah proses hukum yang menentukan," ujar dia.
Jusuf Kalla pun enggan mengomentari soal wacana agar hakim-hakim konstitusi tak dipilih berdasarkan latar belakang partai politik karena berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Bagi Jusuf Kalla kasus korupsi bisa terjadi dan menyeret siapa saja, tak melulu mengarah ke politisi, bisa profesional atau bahkan pejabat publik, hingga ke pengusaha.
Menurutnya tindak pidana korupsi bisa dilakukan siapa saja, tergantung dari dirinya sendiri dan belum tentu ada hubungannya dengan apakah dia berasal dari partai politik atau bukan.
(aal)
Sebagai catatan, OTT kali ini dekat dengan momen pergantian hakim konstitusi dan juga rencana revisi Undang-Undang Mahkamah Agung.
"Saya tak tahu, tapi saya yakin tidak," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Kamis (26/1).
Menurut Jusuf Kalla momen seperti sekarang tentu sangat memprihatinkan apalagi MK merupakan salah satu lembaga hukum di Indonesia.
Namun dia mengingatkan bahwa proses hukum harus dihargai dan biarlah itu pada akhirnya menjadi penentu nasib para pesakitan yang terjerat OTT tersebut.
"Kami tentu prihatin ada kasus begitu tapi biarlah proses hukum yang menentukan," ujar dia.
Jusuf Kalla pun enggan mengomentari soal wacana agar hakim-hakim konstitusi tak dipilih berdasarkan latar belakang partai politik karena berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Bagi Jusuf Kalla kasus korupsi bisa terjadi dan menyeret siapa saja, tak melulu mengarah ke politisi, bisa profesional atau bahkan pejabat publik, hingga ke pengusaha.
Menurutnya tindak pidana korupsi bisa dilakukan siapa saja, tergantung dari dirinya sendiri dan belum tentu ada hubungannya dengan apakah dia berasal dari partai politik atau bukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK