Jakarta, CNN Indonesia -- Prosedur penerimaan tamu di Istana Negara tidak diatur secara tertulis. Meski bagi masyarakat umum, terkesan rumit dan merepotkan karena berkaitan dengan keamanan orang nomor satu di Indonesia, namun penerimaan tamu sebenarnya hanya diatur berdasarkan kebiasaan.
Sekretariat Presiden tidak terlibat dalam menentukan siapa dan kapan para tamu akan menemui dan diterima Presiden. Bahkan urutan waktu siapa yang lebih dulu bertemu dan siapa yang selanjutnya mendapat giliran tidak ada dalam bagian tugas Setpres.
Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala mengatakan, Setpres 'mulai bekerja' ketika Presiden telah menentukan waktu dan orang yang akan dia temui.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penentuan akhirnya tentu beliau (Presiden). Bukan sekretariat yang menentukan tingkat urgensi. Kami hanya terkait pelaksanaan pertemuan," kata Djumala ketika dihubungi CNNIndonesia.com.
Djumala menyatakan, tak ada standar waktu juga yang ditetapkan sejak Setpres menerima permintaan hingga realisasi pertemuan.
Penjelasan Djumala ini memperkuat pernyataan Juru Bicara Istana, Johan Budi Sapto Pribowo, bahwa tak ada seorang pun di Istana yang menghalangi Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Pernyataan menghalangi ini sempat dilontarkan SBY dalam konferensi pers, 1 Februari lalu. “Dalam hati saya, ‘Hebat juga ini yang bisa melarang Presiden bertemu sahabatnya yang juga mantan Presiden’,” kata SBY.
SBY juga menyampaikan keinginan bertemu Jokowi untuk mendikusikan banyak isu saat konferensi pers itu. Harapan SBY direspons cepat Jokowi dengan menyatakan, siap mengatur waktu pertemuan bila ada permintaan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Johan Budi mengatakan, prosedur administrasi melalui Setneg memang perlu dilalui siapa saja yang ingin bertemu Presiden. Tapi Johan menyebut, ada opsi lain untuk bertemu Presiden: mereka yang berhubungan baik dengan Jokowi dapat menyampaikan keinginan bertemu langsung secara pribadi.
Lantas hal apa yang menghalangi SBY bertemu Jokowi di Istana jika memang Presiden siap menyambut tamu kenegaraannya? Pengamat politik Universitas Padjajaran Idil Akbar mempertanyakan prosedur bertemu dengan Presiden.
Publik tahu bahwa beberapa waktu lalu Jokowi bertemu Presiden ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie dan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri.
"Selama ini, beliau (Jokowi) bertemu Pak BJ Habibie, Ibu Megawati, biasa saja. Kenapa dengan SBY perlu dengan prosedur kenegaraan? Ini menurut saya agak riskan," kata Idil kepada CNNIndonesia.com.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya menjelaskan, pertemuan Jokowi dengan Habibie atas permintaan Habibie sebagai tamu. Demikian juga Wakil Presiden keenam Try Sutrisno yang menyambangi Istana Kepresidenan atas permintaan sendiri.
Selain karena permintaan, Jokowi juga pernah berinisiatif mengundang tamu ke Istana. Di antaranya pertemuan sang presiden dengan sejumlah organisasi massa Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sementara kedatangan Megawati ke Istana pada 21 November 2016 merupakan bagian pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik yang merupakan inisiatif parpol.
Saat itu, Jokowi mengundang hampir semua ketua umum parpol untuk makan siang di Istana. Bahkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi rival Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014, turut diundang.
Hanya SBY, Ketua Umum Demokrat dan Sohibul Iman, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera yang tidak terlihat bersama Jokowi.
Pada hari itu juga, Jokowi menyatakan akan mengatur waktu bertemu seluruh ketua umum partai, termasuk SBY, untuk menjaga kedamaian menjelang Pilkada 2017.
Namun hingga kini pertemuan tak kunjung dilakukan. Publik masih menunggu pertemuan Jokowi dengan SBY yang pasti menarik untuk disimak.
(rdk)