Anggaran Pilkada 12 Daerah Baru Cair Kurang dari 50 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Ada 12 Komisi Pemilihan Umum Daerah yang anggarannya baru cair kurang dari 50 persen hingga seminggu jelang pemungutan suara dilakukan. Komisi Pemilihan Umum RI berharap anggaran Pilkada 12 KPUD itu turun paling lambat Jumat (10/2) esok.

Komisioner KPU RI Ferry Rizkia berkata, 12 daerah yang anggarannya baru turun kurang dari 50 persen adalah Kota Langsa, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat, Aceh Tamiang, Barito Selatan, Buru, Kota Sorong, Kepulauan Tapen, Dogiyai, dan Provinsi Gorontalo.

Lihat juga: BIN Sebut Ada Intimidasi Bersenjata di Pilkada Aceh dan Papua

Keterlambatan pencairan anggaran dapat berdampak pada pembayaran honor petugas di lapangan. Selain itu, proses distribusi logistik pemilihan suara juga terancam terhambat.

Ferry menduga hambatan pencairan dana Pilkada di 12 daerah terdapat pada aspek administrasi. "Mekanisme proses penalangan itu tidak dari KPU karena KPU tidak punya uang, tapi ya dari pemerintah daerah setempat," ujar Ferry di Kantor KPU DKI, Kamis (9/2).

Ia juga memastikan belum ada masalah pembayaran honor petugas di belasan daerah terkait. Namun, Ferry melihat ada potensi masalah pembayaran honor jika pencairan tertunda lama.

"Karena ada banyak item-item anggaran yang harus dicairkan seperti misalnya KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) kan kebutuhan di lapangan juga harus segera," katanya.

Lihat juga: Mayoritas Kontestan Pilkada Contek Program Pembangunan Jokowi

Untuk mempercepat pencairan anggaran Pilkada, KPU RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggara pemilu juga yakin pemerintah akan melayangkan peringatan ke pemda yang masih sedikit mencairkan anggaran Pilkada.

Berdasarkan data KPU RI, ada 57 daerah yang anggaran Pilkadanya sudah turun 90-100 persen hingga saat ini. Kemudian, 11 daerah anggaran Pilkadanya telah cair sebanyak 70-90 persen dari total biaya dibutuhkan.

Daerah yang anggaran Pilkadanya baru turun 50-70 persen berjumlah 21 daerah. Sisanya, 12 daerah baru menerima kurang dari 50 persen anggaran Pilkada.

Lihat juga: Cegah Pemilihan Ulang, Gubernur Papua Minta TNI-Polri Netral

(wis/sur)