Hanura Berharap Presdir Freeport Minta Maaf Langsung

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhtar Tompo belum menerima permintaan maaf secara langsung dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim. Politikus fraksi Hanura itu sempat dibentak oleh Chappy usai rapat lantaran menanyakan konsistensi pembangunan smelter, Kamis kemarin.

"Belum (dapat permintaan maaf secara langsung)," kata Mukhtar saat jumpa media di DPR, Jum'at (10/2).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Hanura Nurdim Tampubolon menjelaskan pernyataan maaf secara langsung juga harus ditujukan kepada Hanura. Ia menilai apa yang dilakukan oleh Chappy kepada Mukhtar tidak menyenangkan bagi partai Hanura.

"Beliau belum minta maaf baik ke fraksi Hanura atau kader kami pak Mukhtar Tompo secara langsung," kata Ketua Fraksi Hanura.

Lihat juga: Presdir Freeport Minta Maaf Soal Insiden di DPR

Perselisihan antara Mukhtar dan Chappy terjadi usai rapat di Komisi VIII. Chappy menolak bersalam dengan Mukhtar dan disebut mengucapkan perkataan yang kasar. Atas kejadian ini Chappy sudah menyampaikan permintaan maaf lewat siaran pers.

Menurutnya, tindakan Chappy menciderai Komisi VII yang merupakan bagian dari DPR. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas, sudah sewajarnya anggota DPR menanyakan pembangunan smelter.

Apalagi pembangunan smelter wajib dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang. Peraturan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perusahaan tambang tidak bisa mengekspor bahan mentah bila tidak membangun smelter.

"Kami akan usul ke pimpinan DPR agar hal ini diproses masalah hukumnya bagaimana. Kami enggak mau institusi ini diciderai dan jadi preseden ke belakang, sehingga tugas DPR ini akan terganggu," kata Nurdin.

Lihat juga: Tagih Smelter, Anggota DPR Dibentak Presdir Freeport

Nurdin tidak bisa memastikan perselisihan ini selesai setelah ada permintaan maaf secara langsung. Ia menjelaskan Hanura akan melihat permasalahan lebih dulu secara menyeluruh.

"Kami harus konsultasi dan koordinasi kepada pimpinan kami, dalam hal ini ketua umum kami Oesman Sapta Odang untuk meminta arahan selanjutnya. Langkah apa yang akan kami lakukan," kata Nurdin. (yul)