Muhammadiyah Minta Calon Kepala Daerah Siap Terima Kekalahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Pusat Muhammadiyah mengimbau agar para kandidat kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada serentak 2017 mempersiapkan diri menerima hasil akhir pemilihan kepala daerah.  

Menang atau kalah, kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, harus disikapi secara bijaksana.

"Pasangan calon dan para pendukung agar berjiwa besar dan menerima apapun hasil pilkada, siap menang dan siap kalah," ujar Abdul saat ditemui di gedung PP Muhammadiyah, Senin (13/2).

Lihat juga: Laporan Dana Kampanye Pilkada DKI Diperiksa Tiga Auditor

Muhammadiyah juga mengimbau agar seluruh warga menjaga kebersamaan dan kerukunan. Abdul mengatakan, perbedaan pilihan politik jangan sampai memicu keretakan dan disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pilkada serentak 2017 diikuti oleh 101 daerah di seluruh Indonesia. Daerah-daerah tersebut serentak akan melaksanakan pemungutan suara pada 15 Februari mendatang.

Dari 101 daerah penyelenggara pilkada, terdapat sejumlah daerah yang dikategorikan rawan konflik, yakni Provinsi Aceh, Banten, Papua, dan DKI Jakarta.

Lihat juga: Muhammadiyah: Pilihan Politik Berdasarkan Agama Itu Sah

Terkait hal itu, Muhammadiyah berharap para aparatur keamanan dan penegak hukum untuk bisa melindungi, menjamin keamanan, serta menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat, khususnya warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya.

"Aparatur keamanan hendaknya mengerahkan segenap kemampuan untuk menjaga netralitas negara dalam penyelenggaraan pilkada," ujar Abdul.

Untuk para penyelenggara pilkada, Muhammadiyah berpesan agar mereka menjamin proses pilkada berlangsung secara demokratis dan menjunjung tinggi objektivitas, profesionalitas, serta tak memihak pada salah satu kandidat.

Lihat juga: Bawaslu Kesulitan Tindak Pelanggar Kampanye di Media Sosial

Muhammadiyah juga mengingatkan seluruh pemilih, termasuk warga Muhammadiya untuk mengunakan hak pilihnya dengan memilih kandidat berakhlak mulia, amanah, jujur, bersih, kompeten, dekat dengan rakyat, dan peduli terhadap dakwah serta perjuangan umat Islam.

Menurut Abdul, warga negara harus menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab dengan pertimbangan dan sikap kritis, objektif, dan rasional serta menjaga ketertiban, memelihara persatuan.