BNPT Tak Persoalkan TNI Ikut Penanggulangan Terorisme

CNN Indonesia

Kamis, 16 Feb 2017 17:37 WIB

Kepala BNPT menyebut saat ini lembaganya memiliki lebih banyak anggota dari unsur militer daripada kepolisian. Tapi ia tak akan mempersoalan angka itu. — Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius menyebut saat ini lembaganya memiliki lebih banyak anggota dari unsur militer daripada kepolisian. Tapi ia tak akan mempersoalan angka itu. (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Suhardi Alius tidak menganggap keterlibatan TNI dalam program penanggulangan terorisme sebagai sebuah persoalan. Ia berkata, jumlah tentara yang bertugas di BNPT lebih banyak dibandingkan personel kepolisian.

"Tidak ada masalah untuk kami. Sekretaris utama BNPT sekarang dari angkatan darat, laut, udara. Enggak ada masalah," kata Suhardi di Jakarta, Kamis (16/2).

Suhardi menuturkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berbicara dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Personel BNPT, kata Suhardi, saat ini lintas sektoral. Ia berkata, BNPT telah mempertimbangkan saran sejumlah ahli penanggulangan terorisme terkait dengan pembagian kerja tentara dan polisi di lembaganya.

Lihat juga:

TNI Dinilai Sangat Perlu Terlibat dalam Operasi Anti Teror

Suhardi mengatakan, persoalan terorisme tidak dapat diselesaikan dalam satu sudut pandang. Atas dasar itu, perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga negara juga ditempatkan di BNPT.

"Kami bekerja dengan 27 kementerian, lembaga, dan badan. Saya memang minta perwakilan ditempatkan di BNPT sehingga betul-betul terintegrasi," tuturnya.

Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto menyebut TNI memang harus berperan dalam penanggulangan terorisme. Menurutnya, keterlibatan setiap unsur pemerintahan dapat menekan angka teror di Indonesia.

Lihat juga:

Kewenangan TNI di RUU Pemberantasan Terorisme Tuai Konflik

Akhir Januari lalu di kantor LBH Jakarta, pada diskusi buku Radikalisasi dan Deradikalisasi di Indonesia: Pelajaran dari Kasus Poso, deradikalisasi pelaku teror yang dilakukan pertama kali oleh pemerintah disebut berbasis personal dan kekeluargaan.

Direktur Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Solahudin, berkata program deradikalisasi itu dipimpin Kepala Densus 88 Antiteror Polri pertama, yakni Suryadarma Salim yang kini telah pensiun dengan pangkat brigadir jenderal.

"Pendekatan yang digunakan ketika itu personal, dengan cara membantu masalah yang dihadapi para jihadis, misalnya meminjamkan uang kepada jihadis yang istrinya sakit, membayar uang sekolah anak maupun merekomendasikan remisi," kata Solahudin.

Lihat juga:

Jihad Baru Ali Imron

Solahudin berkata, cerita sukses penanggulangan teror yang personal itu ada pada diri Nassir Abbas dan Ali Imron. Dua jihadis itu kini tergabung dalam Forum Komunikasi eks Afganistan dan ikut mengupayakan penanggulangan teror.

Santoso alias Abu Warda, kata Solahudin, merupakan salah satu anggota kelompok ekstremis yang kala itu masuk dalam program deradikalisasi personal itu. Namun ia kembali ke hutan sebelum akhirnya ditembak mati Satgas Tinombala kareana aktivitas terornya.

Dalam catatan Solahudin, Santoso pernah mendapatkan proyek dari pemerintah daerah untuk memperbaiki gorong-gorong di Kabupaten Palu pada 2009.

Solahudin mengkritik cara penanggulangan terorisme yang kemudian dilakukan BNPT, terutama pasca keterlibatan TNI. Menurutnya, pendekatan yang ditempuh BNPT kepada para jihadis menjadi sangat kaku, salah satunya dengan menerapkan pendidikan wawasan kebangsaan.