Normalisasi Sungai Berpotensi Kerek Harga Lahan di Bantaran
CNN Indonesia
Jumat, 17 Feb 2017 00:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Saat ini, harga lahan yang berada di bantaran sungai atau di wilayah-wilayah yang kerap terendam banjir sudah pasti jauh lebih murah dari harga lahan di kawasan Bekasi dan Depok yang menjadi primadona sebagian besar pekerja ibukota.
Harap maklum, selain sering terendam banjir, tak ada jalan bagi kendaraan bermotor untuk melintas. Tetapi, Ahok meyakini, dengan pengerjaan proyek normalisasi sungai, harga lahan di sekitaran bantaran sungai akan meningkat, terutama setelah pembangunan jalan inspeksi sudah semakin matang.
“Makanya, kami akan terus lakukan normalisasi sungai. Kami bikin jalan inspeksi, (biar) naik harga tanah kamu," kata Ahok.
Masalahnya, hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kesulitan melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi, karena sejumlah unit rumah susun yang dibutuhkan untuk relokasi warga yang tinggal di bantaran kali belum tersedia.
Ahok mengakui, ada keterlambatan pembangunan rusun dalam dua tahun terakhir. “Seharusnya bisa dapat 12.000 atau 20.000-an unit," ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan memberikan tanggapan serupa. Ia mengatakan, persoalan pembebasan lahan adalah kendala terbesar dalam pengerjaan proyek normalisasi sungai di Jakarta.
Terlebih, lanjutnya, konflik antara warga dan pemerintah sudah pasti sulit dihindari. Belum lagi, untuk mendukung pembebasan lahan, Pemprov DKI harus menyediakan tempat tinggal pengganti yang laik untuk warga yang direlokasi. Padahal, dalam dua tahun ini, penyediaannya justru melambat.
“Di Katulampa, misalnya, ada 39 bangunan liar yang harus segera ditertibkan, tetapi rusun belum memadai,” ungkapnya.
Tak heran, kalau setelah memasuki tahun keempat, progress pengerjaan proyek normalisasi Sungai Ciliwung baru berjalan sebesar 40 persen.
“Jadi, harap dimaklumi. Pembebasan lahan tak segampang yang dipikirkan. Bidang per bidang, butuh waktu,” imbuhnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan bahwa pengerjaan proyek normalisasi sungai bukan semata masalah penanggulangan banjir. Melainkan, berpotensi mendongkrak harga lahan bantaran yang kerap terendam banjir menjadi lebih baik.
"Saya sudah bilang sama orang Jakarta, kalau kamu tinggal di belakang sungai, kamu tinggal hitung luas tanah kamu atau kalau kamu mau beli tanah, kamu beli tanah yang (lokasinya) di belakang sungai," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/2).
Saat ini, harga lahan yang berada di bantaran sungai atau di wilayah-wilayah yang kerap terendam banjir sudah pasti jauh lebih murah dari harga lahan di kawasan Bekasi dan Depok yang menjadi primadona sebagian besar pekerja ibukota.
“Makanya, kami akan terus lakukan normalisasi sungai. Kami bikin jalan inspeksi, (biar) naik harga tanah kamu," kata Ahok.
Masalahnya, hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kesulitan melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi, karena sejumlah unit rumah susun yang dibutuhkan untuk relokasi warga yang tinggal di bantaran kali belum tersedia.
Secara terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan memberikan tanggapan serupa. Ia mengatakan, persoalan pembebasan lahan adalah kendala terbesar dalam pengerjaan proyek normalisasi sungai di Jakarta.
Terlebih, lanjutnya, konflik antara warga dan pemerintah sudah pasti sulit dihindari. Belum lagi, untuk mendukung pembebasan lahan, Pemprov DKI harus menyediakan tempat tinggal pengganti yang laik untuk warga yang direlokasi. Padahal, dalam dua tahun ini, penyediaannya justru melambat.
“Di Katulampa, misalnya, ada 39 bangunan liar yang harus segera ditertibkan, tetapi rusun belum memadai,” ungkapnya.
Tak heran, kalau setelah memasuki tahun keempat, progress pengerjaan proyek normalisasi Sungai Ciliwung baru berjalan sebesar 40 persen.
“Jadi, harap dimaklumi. Pembebasan lahan tak segampang yang dipikirkan. Bidang per bidang, butuh waktu,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK