HMI Masih Rembukan Soal Keikutsertaan Aksi 212
CNN Indonesia
Senin, 20 Feb 2017 12:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Mulyadi P Tamsir menyatakan pihaknya belum memutuskan keikutsertaan dalam aksi 212 besok. Mulyadi mengatakan, kesibukan masih disibukkan sejumlah kegiatan sehingga belum bisa memutuskan keikutsertaan besok.
"Aksi besok karena harus bicarakan dulu dengan teman-teman di dalam. Sekali lagi kami baru selesai raker tadi subuh," ujar Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/2).
Mulyadi bersama beberapa rekannya hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Mulyadi mengatakan, dalam pertemuan itu, mereka hanya membicarakan hasil silaturahmi nasional sekaligus dies natalis HMI ke-70.
Permasalahan penistaan agama dan dugaan kriminalisasi ulama, kata Mulyadi, sempat disampaikan kepada Presiden. Menurutnya, hal itu direspons baik oleh Jokowi.
Mulyadi menyatakan dalam pertemuan dengan Jokowi tak disinggung soal wacana Aksi 212. Namun dia menegaskan HMI berkomitmen menolak segala bentuk penistaan agama. Sehingga, ia berharap penegakan hukum benar-benar berlaku dalam perkara ini.
"Karena itu mengancam disintegrasi bangsa. Tapi, untuk mengambil kebijakan organisasi pasti akan melalui mekanisme rapat organisasi," ujar Mulyadi.
Aksi 212 besok mengusung tuntutan hukuman terhadap calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.
Rencana ini sudah disampaikan kepada Polda Metro Jaya melalui surat pemberitahuan koordinator aksi pada Sabtu (18/2).
Berdasarkan surat itu, massa akan beraksi usai salat subuh kemudian beranjak menuju Gedung DPR/MPR RI pukul 07.00 WIB. Polda Metro Jaya mengerahkan 10.000 personel guna mengamankan aksi.
Berbeda dengan rangkaian aksi sebelumnya, aksi 212 tidak akan diikuti oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan Front Pembela Islam (FPI). Hal itu disampaikan langsung Pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera, Minggu (19/2).
"Aksi besok karena harus bicarakan dulu dengan teman-teman di dalam. Sekali lagi kami baru selesai raker tadi subuh," ujar Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/2).
Permasalahan penistaan agama dan dugaan kriminalisasi ulama, kata Mulyadi, sempat disampaikan kepada Presiden. Menurutnya, hal itu direspons baik oleh Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu mengancam disintegrasi bangsa. Tapi, untuk mengambil kebijakan organisasi pasti akan melalui mekanisme rapat organisasi," ujar Mulyadi.
Berbeda dengan rangkaian aksi sebelumnya, aksi 212 tidak akan diikuti oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan Front Pembela Islam (FPI). Hal itu disampaikan langsung Pengacara GNPF MUI, Kapitra Ampera, Minggu (19/2).
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK