Masuk Dakwaan KPK, Marzuki Alie Adukan Saksi e-KTP ke Polisi

Martahan Sohutoron | CNN Indonesia
Jumat, 10 Mar 2017 14:44 WIB
Eks Ketua DPR Marzuki Alie polisikan penyedia barang dan jasa Kemdagri Andi Narogong atas tuduhan memberikan keterangan palsu kepada penegak hukum.
Eks Ketua DPR Marzuki Alie mengadukan ke polisi penyedia barang dan jasa Kemdagri Andi Narogong atas tuduhan memberikan keterangan palsu kepada penegak hukum. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Ketua DPR Marzuki Alie melaporkan penyedia barang dan jasa di Kementerian Dalam Negeri Andi Agustinus alias Andi Narogong ke Bareskrim Polri, Jumat (10/3). Laporan itu berkaitan dengan munculnya nama Marzuki dalam dakwaan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Marzuki menilai Andi memberikan keterangan palsu kepada penyidik KPK dan berupaya mencemarkan nama baiknya. Mengaku tidak mengenal Andi, Marzuki heran disebut menerima aliran uang dugaan korupsi e-KTP dari Andi.

"Ini perbuatan pencemaran nama baik. Saya tidak kenal dengan saudara Andi Narogong. Saya juga tidak pernah bertemu dengannya," ucap Marzuki di kantor sementara Bareskrim, Gambir, Jakarta.
Marzuki menuturkan, dasar laporannya adalah penyebutan namanya sebagai satu dari beberapa penerima uang proyek e-KTP dari Andi dalam dakwaan untuk terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri Irman dan pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP, Sugiharto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanya semua menteri atau Badan Anggaran DPR, pernahkah Marzuki sebagai Ketua DPR meminta alokasi anggaran, mengawal proyek, atau memperjuangkan dan mengamankan proyek" ucapnya.

Bareskrim menerima laporan Marzuki dengan nomor bukti lapor TBL/171/III/2017Bareskrim. Tuduhan yang diajukan Marzuki kepada Andi adalah pemberian keterangan palsu kepada penguasa yang diatur pasal 317 KUHP dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik sebagaimana diatur pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 1 UU 19/2016 tentang ITE.

Dalam dakwaan, jaksa KPK menyebut Marzuki memperkaya diri sendiri dari proyek e-KTP, senilai Rp20 miliar. Marzuki merupakan satu dari setidaknya 84 pejabat negara dan anggota DPR yang disebut menerima aliran uang proyek tersebut.
(abm/obs)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER