Pengusaha Sebut Harus Ada Uang 'Muluskan' Proyek e-KTP di DPR

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Kamis, 16/03/2017 20:54 WIB
Pengusaha Sebut Harus Ada Uang 'Muluskan' Proyek e-KTP di DPR Demonstrasi kecam korupsi e-KTP. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Karsa Wira Utama Winata Cahyadi mengaku sempat melakukan pertemuan dengan dua terdakwa dugaan korupsi proyek e-KTP, Irman dan Sugiharto di hotel Crown, Jakarta, tahun 2010. Dalam pertemuan itu, Winata dikenalkan pada Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri sebagai pelaksana proyek e-KTP.

Hal ini disampaikan Winata saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/3).

"Ada pertemuan di hotel Crown, saya masih ingat. Andi bilang sedang ada proyek dan untuk meloloskannya harus ada uang ke DPR," ujar Winata.
Winata menjelaskan, perusahaannya sempat terlibat dalam pelaksanaan pilot project e-KTP di enam daerah di Indonesia pada 2009. Namun dalam perkembangannya, perusahaannya tak menang tender saat proyek e-KTP mulai bergulir.


"Sekali tender saya langsung ditendang. Padahal saya bisa kerjakan tapi gugur," katanya.

Ia kemudian mengadukan hal itu pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP yang saat itu dijabat Sugiharto. Namun hasilnya nihil. Menurut Winata, jika ingin meloloskan proyek di DPR ia harus mengajak Andi karena kenal banyak dengan anggota DPR.

Winata mengaku heran dengan sikap Andi yang begitu berperan besar hingga mampu memengaruhi perusahaan yang menang tender dalam proyek tersebut. Ia pun melaporkan dugaan penyimpangan proses tender itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Saat itu yang memenangkan proyek adalah konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Saya bilang ada kongkalikong tender saat melapor ke KPPU. Tender dibuat oleh satu orang. Kami sudah ditendang," tuturnya.
Dalam dakwaan disebutkan bahwa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dalam proyek pengadaan e-KTP. Gamawan mengambil keputusan itu setelah mendengar usulan Sugiharto.