KPK Endus Bau Korupsi Pupuk Bersubsidi

Selain itu, KPK juga menemukan beban keuangan negara yang meningkat karena pembayaran subsidi pemerintah yang tertunda di kalangan produsen pupuk milik PT PIHC. Hingga Juni 2016, tunggakan yang harus dibayar negara adalah Rp14,9 triliun. Ini terdiri dari tunggakan pembayaran sekitar Rp7,4 triliun pada 2014 dan Rp7,5 triliun pada 2015.

Oleh karena itu, kajian KPK tersebut juga meminta pengawasan program subsidi dapat dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, yakni pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Lembaga itu menyoroti kinerja Kementerian Pertanian, dan merekomendasikan penetapan harga satu HPP untuk tiap komoditas sebagai acuan pembayaran dan evaluasi subsidi.

“Di tingkat pemerintah, single HPP diharapkan mampu meniadakan selisih kurang bayar yang kerap muncul dalam pembayaran subsidi,” demikian KPK. “Skema HPP final juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi.”

Lihat juga: Industri Petrokimia Indonesia Dapat Kucuran Rp133 Triliun

Terkait dengan pengadaan pupuk, KPK sebelumnya menetapkan lima tersangka pada Januari lalu menyangkut masalah pembelian pupuk di PT Berdikari (Persero). Lima tersangka itu diduga melakukan korupsi dalam pengadaan pupuk urea tablet 2010-2011 dan 2012-2013.

Tindak Tegas

Terkait dengan upaya pengawasan, Kementerian Pertanian melakukan upaya itu meliputi sejumlah hal yakni jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Lembaga itu berkomitmen untuk menindak tegas terhadap pihak yang melanggar pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Pengawasan pupuk bersubsidi sendiri dilakukan seluruh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi di tingkat pusat maupun oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu hal yang dilakukan adalah membuka sistem pengaduan untuk masyarakat.

Lihat juga: Jokowi Pilih Buka Keran Impor demi Menekan Harga Gas Industri

“KPPP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta menyediakan tempat pengaduan masyarakat berupa Call Center dan menyusun SOP,” demikian Kementerian Pertanian dalam Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi 2016.

Pada Januari lalu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga bersepakat dengan BPK untuk mengawasi pupuk bersubsidi karena program pangan menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, anggota IV BPK Rizal Dzalil menuturkan implementasi distribusi pupuk subsidi harus dapat dijamin efektif untuk petani dan tepat sasaran.