PN Tangerang Tolak Gugatan Alfamart Soal Sumbangan Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan tidak dapat menerima permohonan gugatan yang diajukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagai pemilik merek Alfamart terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait putusan soal transparansi sumbangan masyarakat yang diterima jaringan minimarket itu.

Keputusan itu diambil dalam sidang keenam yang berlangsung Selasa (18/4).

Ketua Majelis Hakim I Gede Swarsana mengatakan pihaknya mengabulkan eksepsi yang diajukan KIP. Dalam persidangan sebelumnya, KIP mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat menjadi pihak tergugat atau tertuntut atas putusan yang telah dikeluarkan.

Lihat juga: PN Tangerang Bacakan Putusan Gugatan Alfamart Hari Ini

"Menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima," kata Swarsana saat membacakan putusan dalam persidangan yang berlangsung di PN Tangerang, Banten.

Selain itu, Majelis Hakim juga memutuskan, menghukum penggugat untuk membayar sebesar Rp565 ribu.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari sejumlah pemberitaan media online, pada sidang sebelumnya, masing-masing pihak, baik penggugat ataupun tergugat, telah menghadirkan saksi ahli.

Alfamart menghadirkan dua orang sebagai saksi ahli dalam sidang yang berlangsung pada Senin (13/3). Sedangkan KIP dan Mustolih, menghadirkan masing-masing satu orang sebagai saksi ahli dalam persidangan yang berlangsung Kamis (16/3).

Lihat juga: Saham Sumber Alfaria Tak Terpengaruh Sidang Kasus Sumbangan

Alfamart menggugat KIP dan Mustolih atas putusan KIP yang mewajibkan Alfamart membuka seluruh data sumbangan yang mereka terima dari masyarakat, 19 Desember lalu.

Pada putusannya, KIP menyebut Alfamart menggelar kegiatan di luar kegiatan usaha, yakni mengumpulkan sumbangan dari masyarakat. Dari sumbangan yang diperoleh, sebesar 10 persen dari dana yang terkumpul digunakan untuk biaya operasional pengumpulan sumbangan.

KIP mengatakan, Alfamart menggalang donasi pengelolaan didanai atau bersumber dari sumbangan masyarakat sehingga waralaba ini termasuk dalam badan publik non pemerintah yang harus tunduk terhadap UU KIP.

Meski begitu, Alfamart hanya diwajibkan untuk membuka informasi kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran sumbangan seperti yang diajukan oleh pemohon Mustolih. Informasi seputar aktivitas bisnis komersil perusahaan tidak termasuk yang harus dipaparkan ke publik.

Lihat juga: Putusan KIP: Alfamart Gunakan Donasi Untuk CSR Perusahaan