Menteri Agama Minta Publik Menahan Diri Sikapi Vonis Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta semua pihak menunggu proses hukum yang menjerat terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan itu terkait upaya banding yang diajukan Ahok setelah divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara dalam kasus penodaan agama.

“Semua pihak hendaknya mampu menahan diri menunggu sampai putusan hukum ini berkekuatan hukum tetap,” ujar Lukman di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/5).

Lihat juga: Jaksa Perkara Ahok Tak Persoalkan Hakim Berbeda Pendapat

Lukman juga meminta semua pihak yang pro dan kontra terhadap Ahok untuk tidak berlebihan mengekspresikan kegembiraan maupun kesedihan atas putusan tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Ia berkata, masyarakat Indonesia sangat beragam. Keberagaman itu, menurutnya, membuahkan banyak persepsi atas putusan tersebut.

“Saya berharap semua pihak tidak berlebihan melampiaskan atau meluapkan apakah itu kegembiraan, kesedihan, atau hal yang bisa menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Lihat juga: Mimpi Haji Lulung soal Vonis 2 Tahun Penjara Ahok

Pengamat Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar berpendapat, hakim telah menunaikan kewajibannya dengan baik dengan melaksanakan kemandiriannya sesuai dengan koridor hukum dan keadilan.

"Kata Kunci dari putusan hakim adalah penggunaan terminologi agama dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat penganut Agama Islam," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Abdul berharap, vonis terhadap Ahok akan bermanfaat bagi perkembangan dunia penegakan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman dua tahun penjara terhadap Ahok. Gubernur DKI Jakarta itu terbukti bersalah melanggar pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Hakim juga memerintahkan Ahok segera ditahan.