Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengecek data tentang sejumlah pemimpin daerah yang juga menjadi komisaris di BUMN.
Sebelumnya, ada sekitar 125 pejabat—termasuk sejumlah pejabat di daerah—yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyoroti persoalan itu.
"Ya saya lihat dulu secara detail. Kalau Ombudsman ada laporan, sampaikan laporannya," kata Tjahjo di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemdagri, Kalibata, (22/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan pihaknya akan memeriksa soal aturan mengenai rangkap jabatan tersebut. "Ya nanti kita cek dulu. Aturan bagaimana, boleh atau enggak dan sebagainya," lanjut Tjahjo.
Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi merangkap jabatan sebagai komisaris Perum Perhutani. Selain itu, ada pula Staf Khusus Gubernur Jawa Tengah Wawan Siswantono, yang juga merangkap jabatan sebagai komisaris
perusahaan yang sama.
Tanggapan Rangkap JabatanSejumlah pihak menanggapi pejabat negara yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Di antaranya adalah PT Pindad (Persero) yang bergerak di sektor manufaktur produk militer.
Kepala Sub Departemen Hubungan Media PT Pindad Ami Marlinawati mengatakan pihaknya membenarkan dua pejabat publik yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono dan Wakapolri Komjen Safruddin sebagai komisaris perseroan tersebut.
Khusus Safruddin, perusahaan itu baru mengangkatnya sebagai komisaris pada 21 Maret lalu.
Tak hanya itu, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjhajanto pun menjadi komisaris PT Dirgantara Indonesia (Persero) sejak Maret lalu. Hal itu pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma Jemi Trisonjaya.
Lihat daftar ratusan pejabat publik yang rangkap jabatan komisaris BUMN di siniSelain itu, ada pula Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi yang menjabat sebagai komisaris utama PT PAL Indonesia (Persero). Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Kolonel Laut Gig Jonias Mozes Sipasulta menyatakan hal itu merupakan jabatan melekat.
“Komut PT PAL Indonesia adalah jabatan melekat KSAL,” kata Mozes kepada CNNIndonesia.com, pekan lalu.
Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) Made Suprateka mengatakan pihak BUMN hanya menerima Surat Keputusan saja, dan bukan pilihan dari perusahaan tersebut. “Bukan pilihan kami, tapi kami hanya menerima,” katanya,