Jelang Rapat Pansus Pemilu, Hasto Temui Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menemui Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6).

Hasto ditemani Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menemui Setnov. Dia mengatakan, pertemuan itu sebagai bentuk silaturahmi sesama pimpinan parpol pendukung pemerintah.

"Kebetulan saya sudah lama tidak bersilaturahim ke Pak Setya Novanto dan Pak OSO. Sehingga saya bersama Sekjen Golkar Pak Idrus Marham berkunjung untuk melakukan dialog-dialog bagaimana agenda-agenda ke depan dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Hasto.

Lihat juga: Pansus DPR Putuskan Isu Krusial RUU Pemilu Hari Ini

Meski demikian, dia juga tidak menampik bahwa pertemuan itu salah satunya membahas isu Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) yang akan diambil keputusan pada siang ini.

"Dalam konteks seperti itu, ya kami tidak hanya membahas itu (RUU Pemilu) tapi ada pembahasan-pembahasan lain ya, terkait juga dengan kerjasama antara parpol pengusung pemerintah termasuk dalam pilkada," ujar Hasto.

Menurut Hasto, persoalan di RUU Pemilu sudah ditangani secara khusus di fraksi. Menurutnya sudah ada komunikasi dan koordinasi yang intens antara parpol pendukung pemerintah dan pemerintah itu sendiri.

"Ya, kami juga ada pembahasan secara intens antara parpol pengusung pemerintah dengan pemerintah itu sendiri termasuk juga di DPR ini," katanya.

Lihat juga: Pemerintah Ingin Musyawarah soal Isu Presidential Threshold

Diketahui, sikap PDIP dalam RUU Pemilu adalah mendukung ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20-25 persen, alokasi kursi per dapil 3-10, sistem pemilu tertutup dan metode konversi suara sainte lague murni.

Pansus RUU Pemilu dijadwalkan menggelar rapat pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial pada pukul dua siang ini.

Kelima isu itu adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold ), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), sistem pemilu, alokasi kursi per dapil dan metode konversi suara.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto sebelumnya mengungkapkan, pada rapat siang nanti, keputusan akan diambil dengan cara musyawarah mufakat atau voting bagaimanapun kondisinya.