Hanura Usul Angka Ambang Batas Pencalonan Presiden 15 Persen

CNN Indonesia
Jumat, 16 Jun 2017 21:33 WIB
Perdebatan mengenai angka ambang batas pencalonan presiden mengalami kebuntuan. Hanura mengusulkan jalan tengah untuk memecah kebuntuan tersebut.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang Mengusulkan Angka Presidential Threshold 15 persen. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Hanura mengusulkan agar angka ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold pada Pemilihan Presiden 2019 adalah 15 persen.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan angka itu merupakan jalan tengah untuk memecah kebuntuan perdebatan diantara partai politik tentang ambang batas itu.

"Hanura mengusulkan 15 persen karena setelah diperdebatkan antara nol dan 20 persen kami ambil tengah," ujar Oesman saat ditemui di GOR Soemantri Brojonegoro, Jumat (16/6).
Pandangan fraksi-fraksi di DPR tentang ambang batas pencalonan presiden terbelah. Akibatnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu tertunda karena tak mencapai kesepakatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mayoritas fraksi di DPR menghendaki ambang batas pencalonan presiden dikurangi bahkan ditiadakan alias nol persen. Sedangkan, tiga fraksi yakni Golkar, PDIP, dan NasDem menginginkan agar angka presidential threshold tak berubah, atau 20 persen.

Kata Oesman, usulan nol persen yang diusulkan sejumlah fraksi tidak mungkin bisa direalisasikan. Alasannya, seorang calon presiden perlu memiliki ukuran.
Selain itu pria yang akrab disapa OSO itu menambahkan, para calon harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk dalam hal nilai kepatuhan di legislatif.

Nilai kepatuhan yang dimaksud adalah kekuatan di parlemen agar komunikasi dengan partai politik bisa berjalan dengan baik.

Jika calon presiden tak kuat di parlemen, OSO menganggap, nantinya bila terpilih, sang presiden akan kesulitan menjalankan pemerintahan.

"Jika tak memiliki atau tak cukup di parlemen tentu presiden tak bisa berkomunikasi dengan partai politik," ujar dia.

Berkaitan dengan belum adanya kesepakatan antara DPR dan pemerintah yang berimbas pada molornya pembahasan, OSO mengatakan, hal itu merupakan dinamika yang wajar terjadi.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah komunikasi harus terus dilakukan. Dia berharap, hasil terbaik akan segera diputuskan agar proses persiapan Pemilu 2019 bisa segera dilaksanakan.

"Sejauh ini masih terus komunikasi, nanti sesegera mungkin akan dikomunikasikan lagi," ujarnya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER