Staf Kepresidenan Sebut Tidak Ada Upaya Kriminalisasi Ulama

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan tidak ada sikap pemerintah yang dapat dikatakan sebagai tindakan mengkriminalisasi terhadap sejumlah ulama dan aktivis. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo selalu menjalin komunikasi yang baik dengan ulama.

"Tidak ada kriminalisasi, Islam itu mayoritas agama masyarakat Indonesia," kata Teten, Senin (3/7).

Selain itu, Teten menyebut Jokowi juga tak pernah lupa bertemu dan berbincang dengan ulama setiap melakukan kunjungan ke daerah di Indonesia. Jumlahnya sendiri, lanjut Teten, paling tidak Jokowi bertemu dengan lebih dari 60 ulama.

Lihat juga: Berkeras Soal Kriminalisasi Ulama, Rizieq Tolak Rekonsiliasi

"Minimal 60 bahkan lebih, saya juga [ikut] beberapa dialog dengan kyai dan sebagainya," sambung Teten.

Sebelumnya, tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengingatkan pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi kepada ulama dan aktivis. Ia mengancam tidak akan melakukan rekonsiliasi jika pemerintah terus melakukan kriminalisasi.

"Memangnya ada apa sampai harus ada upaya rekonsiliasi. Presiden Jokowi dengan siapa pun silaturahmi kok. Jangan lihat pemerintah sama ulama ada masalah, tidak ada," ujar Teten.

Lihat juga: Rizieq Shihab: Pertemuan dengan Jokowi Bukan Pengkhianatan

Seperti diketahui, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyelesaikan kasus hukum yang menjerat Rizieq Shihab dan sejumlah aktivis.

Penunjukan tersebut diketahui setelah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) melakukan pertemuan dengan Jokowi pada Minggu lalu (25/6).

Teten pun enggan berkomentar lebih terkait kelanjutan penyelesaian kasus hukum atau rekonsiliasi tersebut. Dia menegaskan, pemerintah tetap akan menegakkan hukum, memastikan ketertiban, serta keamanan.