Buni Yani Jalani Sidang Ketiga Kasus Ujar Kebencian Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum terdakwa kasus ujaran kebencian Buni Yani, Aldwin Rahardian mengatakan kliennya siap menghadiri sidang ketiga di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jawa Barat, hari ini, Selasa (4/7).

"Dia (Buni Yani) siap," kata Aldwin kepada CNNIndonesia.com, Jakarta, Senin (3/7) malam.

Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban jaksa terhadap eksepsi Buni Yani ini digelar pukul 09.00 WIB.

Lihat juga: Sidang Eksepsi, Buni Yani Didampingi 29 Pengacara

Aldwin mengatakan pihaknya hanya mencermati jawaban jaksa dalam persidangan hari ini. Sebab, lanjut Aldwin, keberatan-keberatan Buni Yani sudah disampaikan dalam sidang pembacaan eksepsi sebelumnya.

"Agendanya hanya mendengarkan jawaban jaksa. Kami cermati, baru ada tanggapan pada sidang berikutnya," ucap Aldwin.

Buni Yani didakwa menyebarkan informasi tanpa hak sehingga menimbulkan kebencian di masyarakat. Dia dinilai tidak punya hak untuk mengedit dan menyebarkan video rekaman yang menayangkan pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu pada September 2016.

Lihat juga: Buni Yani Didakwa Sengaja Menyebarkan Kebencian

Dalam video itu Ahok mengutip surat Al Maidah ayat 51. Buni Yani mengedit video yang diunggah oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengedit tanpa izin yang berwenang.

Video itu diunggah Dinas Komunikasi, Informasi dan Masyarakat pada 28 September 2016 dengan durasi 1 jam 48 menit. Sementara Buni Yani memotong video tersebut menjadi 30 detik, antara menit ke 24 hingga 25.

Setelah diedit, Buni Yani mengunggah kembali video itu ke akun Facebook pribadi dari rumahnya di kawasan Depok.

Video tersebut viral di media sosial. Ahok pun didemo oleh massa dari berbagai elemen organisasi masyarakat Islam. Ahok dituding menista agama Islam.

Lihat juga: Sidang Buni Yani Diwarnai Demo Massa Pendukung

Jaksa mendakwa Buni Yani melanggar Pasal 32 ayat 1 juncto 48 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik, juncto UU RI nomor 19 tentang Perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008.