Hanura Dukung Penuh Perppu Pembubaran Ormas Radikal

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Hanura mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana mengatakan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang berlaku sebelumnya, menyulitkan pemerintah membubarkan Ormas radikal.

"Karena prosesnya panjang dan harus diputuskan oleh pengadilan, padahal izin pendirian Ormas ada di pemerintah melalui Kemenkumham," kata Dadang melalui pesan singkat, Kamis (13/7).

Saat ini, Dadang menilai pemerintah tidak berdaya berhadapan dengan Ormas radikal dan anti-Pancasila. Langkah pemerintah menerbitkan Perppu dinilai tepat.

Lihat juga: Poin Penting Perppu Pembubaran Ormas

Terbitnya Perppu kali ini dianggap bisa memudahkan pemerintah membubarkan Ormas yang dianggap membahayakan bangsa, negara, dan bertentangan dengan Pancasila.

"Yang keberatan silakan lakukan gugatan di pengadilan. Jadi pemerintah bisa lebih cepat dan tegas," ujarnya.

Dadang menambahkan, Perppu disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Hanura pun menyatakan kesiapannya mendukung Perppu ini. "Hanura setuju 1.000 persen," kata dia.

Lihat juga: Gerindra Nilai Pemerintah Terlalu Mudah Terbitkan Perppu

Saat ini, DPR menyatakan telah menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diterbitkan pemerintah, kemarin.

"(Perppu) sudah masuk ke DPR, dan DPR akan memproses sesuai peraturan perundangan," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.