Jokowi: Islam Radikal Bukan Islam MUI

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Islam radikal yang ada di Indonesia bukan merupakan bagian dari Islam yang diajarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, menurut Jokowi, para ulama memiliki peran besar untuk menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin pada umat dan santri.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

"Tuntunan yang diberikan pada ulama yang menjadikan kita rukuk bersatu untuk mewujudkan Islam yang wasathiyah, yang moderat yang santun. Bukan Islam yang keras dan radikal, Islam radikal bukan Islam MUI," kata Jokowi saat sambutannya.

Lihat juga: Banser: Ancaman Khilafah HTI Nyata, Perppu Harus Didukung

Jokowi berharap para ulama Indonesia bisa berperan aktif menuntun umat sehingga erat dan rukun satu sama lain.

Mantan gubernur DKI ini menilai hal itu diperlukan untuk memberi semangat anak bangsa dalam kebersamaan, kesatuan dan kerukunan. Menurutnya sudah jadi tantangan Indonesia untuk mengelola kemajemukan dan kebinekaan.

"Dalam kehidupan bernegara yang bineka, kita punya Pancasila yang jadi panduan kita bersama. Pancasila dengan Islam bukan untuk dipertentangkan dan dipisahkan. Pancasila dasar negara, Islam aqidah yang harus dipedomani," kata Jokowi.

Lihat juga: Tak Takut Perppu, FPI Klaim Ormas Pancasilais dan Nasionalis

Jokowi melanjutkan, "Sila pertama Ketuhanan Yang Maha esa, Pancasila menghormati nilai kerukunan dan keagamaan. Berdampingan dengan Islam dan agama lain yang dianut bangsa Indonesia."

Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk saling tolong menolong dalam aspek kehidupan. Ikut wujudkan Indonesia yang berdaulat, bermartabat, berpribadi, adil dan makmur.

Mantan wali kota Solo itu mengatakan semua pihak harus berkomitmen menjaga kebangsaan tanpa ada agenda politik yang tersembunyi mau pun terang yang bertentangan dengan Pancasila. Juga, tidak boleh ada agenda untuk mengganti sistem negara yang bertentangan dengan Pancasila.

Lihat juga: 'Hanya Malaikat dan Aktivis Musala Aman dari Perppu Ormas'