Setnov Tunggu Surat Penetapan KPK Sebelum Praperadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengklaim masih menunggu surat penetapan tersangka kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, belum diterimanya surat tersebut mengganjal rencana pengajuan upaya hukum praperadilan.

"Padahal itu menjadi persyaratan dan sekaligus bahan yang penting untuk kami pelajari bagaimana konstruksi hukumnya, fakta hukumnya dan sebagainya," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (18/7).

Lihat juga: KPK Kirim Surat Penetapan Tersangka Setya Novanto Pekan Ini

Nantinya, konstruksi dan fakta hukum dari surat penetapan itu akan dijadikan alasan serta pertimbangan untuk mengajukan praperadilan atau tidak.

"Karena apabila diajukan praperadilan, kami harus pastikan bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, itu adalah permohonan pasti dipenuhi," ujarnya.

Untuk itu, Idrus meminta agar KPK segera mengirimkan surat penetapan status tersangka ke Setya Novanto maupun ke DPP Partai Golkar.

Lihat juga: Setya Novanto Yakin Tak Terlibat Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, KPK menyatakan akan segera mengirimkan surat penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Surat tersebut bakal disampaikan kepada yang bersangkutan dalam pekan ini.

"Seperti halnya kasus lain, untuk pemberitahuan akan disampaikan pada tersangka dan dikirimkan ke yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (18/7). (yns/wis)