Panglima TNI Desak Menhan Percepat Pengadaan Kapal Selam
CNN Indonesia
Sabtu, 22 Jul 2017 01:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendesak Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mempercepat pengadaan kapal selam Kelas Kilo dan pesawat jenis Sukhoi bagi TNI.
Hal itu disampaikan Gatot kepada Komisi I DPR yang bermitra dengan Kemenhan saat mengisi pembekalan ratusan calon perwira TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/7).
"Mudah-mudahan Komisi I bergerak cepat menekan Menteri Pertahanan mempercepat pengadaan kapal selam dan Sukhoi," ujar Gatot.
Gatot lantas menyinggung langkah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang berani membeli pesawat dan senjata dari Rusia meski kondisi militer Indonesia saat itu tengah kritis karena diembargo Amerika Serikat.
Dia mengapresiasi langkah Megawati yang berupaya memecahkan persoalan di tengah krisis tersebut.
"Hasilnya kita ditakuti karena punya Sukhoi. Semoga ini dapat memacu Komisi I untuk mempercepat (pengadaan), sehingga angkatan darat, udara, dan laut dapat hebat seperti dulu," katanya.
Sejak lama TNI mengakui bahwa alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dimiliki masih kurang memadai dalam mengawasi wilayah Indonesia yang begitu luas.
Pengadaan Sukhoi dinilai penting sebagai upaya mendukung program pemerintah yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Hal itu disampaikan Gatot kepada Komisi I DPR yang bermitra dengan Kemenhan saat mengisi pembekalan ratusan calon perwira TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/7).
Gatot lantas menyinggung langkah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang berani membeli pesawat dan senjata dari Rusia meski kondisi militer Indonesia saat itu tengah kritis karena diembargo Amerika Serikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasilnya kita ditakuti karena punya Sukhoi. Semoga ini dapat memacu Komisi I untuk mempercepat (pengadaan), sehingga angkatan darat, udara, dan laut dapat hebat seperti dulu," katanya.
Pengadaan Sukhoi dinilai penting sebagai upaya mendukung program pemerintah yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.