Pemerintah Dinilai Turut Serobot Trotoar

Patricia Diah Ayu Saraswati, CNN Indonesia | Senin, 07/08/2017 09:46 WIB
Pemerintah Dinilai Turut Serobot Trotoar Pemerintah turut menyerobot hak pejalan kaki di trotoar dengan adanya perawatan utilitas. (Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Selama ini yang dituding menyerobot jalur pejalan kaki atau trotoar adalah pengendara sepeda motor atau pedahang kaki lima. Namun menurut Koordinator Koalisi Pejalan Kaki (KoPK) Alfred Sitorus pemerintah juga turut menyerobot hak pejalan kaki.

Penyerobotan yang dilakukan dalam bentuk pembangunan jaringan utilitas bawah tanah seperti untuk kabel, pipa air, hingga jaringan telekomunikasi.

Idealnya, trotoar memiliki manhole atau lubang masuk untuk perawatan jaringan. Namun faktanya, tidak semua lubang itu ada di trotoar di Jakarta. Akibatnya, perawatan atau perbaikan, dilakukan dengan cara merusak atau menghancurkan permukaan trotoar.


“Kalau trotoar sudah nyaman dan ramah, ketika akan dibangun utilitas lagi akan dihancurkan lagi," kata Alfred kepada CNNIndonesia.com, Jumat (4/8).

Hal ini diperparah dengan kurang bersinerginya dinas-dinas yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Alferd, perizinan untuk pembangunan atau perawatan satu utilitas akan berbeda dengan utilitas yang lain.
Seharusnya, agar trotoar bisa terawat dengan baik, Pemprov harus tegas dengan membuat izin perawatan atau perbaikan utilitas berada pada satu pintu dinas.

“Tidak ada struktur yang jelas di mana pembuatan utilitas, misalnya kabel. Jadi ketika dibangun trotoar bagus, nyaman, ramah bulan depannya dibongkar lagi karena ada kebutuhan membuat (jaringan) kabel, harusnya gubernur tegas saja terkait utilitas, ada di satu pintu saja," ujarnya.

Alfred mencatat setidaknya ada 10 dinas yang memiliki tanggung jawab atas trotoar, baik area di bawah trotoar maupun di atas trotoar. Dinas-dinas tersebut di antaranya Dinas Bina Marga; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Perindustrian dan Energi; Dinas Cipta Karya dan Tata Kota; dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Dari 10 dinas tersebut, Alfred menilai Dinas Bina Marga harus bisa menjadi leader dan memiliki kuasa untuk mengatur tentang pembangunan di trotoar. Jika tidak, lanjut Alfred, maka keadaan trotoar di Jakarta tidak akan pernah bisa nyaman dan ramah bagi pejalan kaki.
"Harus Bina Marga yang punya kuasa, misalnya enggak boleh pasang itu di sini, kami mau bikin trotoar ini dulu nanti utilitas mengikuti," ujar Alfred.

Alfred juga berharap agar Jakarta tidak malu untuk belajar dengan daerah lain terkait pembangunan trotoar, misalnya saja mencontoh Surabaya.

“Di sana bagus-bagus, semua (trotoar) sama dibuat satu standar, enggak seperti di sini (Jakarta), di Jatibaru bikin bagaimana, di Jatinegara di bikin bagaimana, berbeda semua," katanya.

Pemprov DKI Jakarta Abai

Selain itu Alfred juga menilai pemprov DKI Jakarta terkesan abai dengan keluhan masyarakat terkait kondisi trotoar di Jakarta.

Padahal kata Alfred sudah banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui telepon, surat, bahkan lewat aplikasi qlue smart city.

Pemprov DKI menurutnya baru memberikan respons saat video aksi koalisi pejalan kaki yang adu mulut dengan seorang tukang ojek ramai beredar di media sosial.
Pemerintah Juga Turut Serobot Trotoar (EMBARGO)Pembangunan jaringan kabel, air, listrik atau telekomunikasi kerap menyisakan kerusakan di trotoar. (CNN Indonesia/Ajeng Dinar Ulfiana)
"Kalau enggak ada itu (video di medsos) kan sebenarnya tidak ada gaungnya, seakan-akan menandakan bahwa adanya pembiaran. Begitu ada konflik di lapangan baru semua latah bukin program ini itu, kami perihatin ketika baru ada konflik semuanya baru merasa mau kerja," katanya.

Alfred juga mengatakan jika pemprov DKI membutuhkan peran serta masyarakat untuk membantu sosialisasi tentang pemanfaatan trotoar seharusnya disampaikan saja kepada masyarkaat. Jangan sampai nantinya, lanjut Alfred justru ada anggapan masyarakat bersikap apatis.
"Misal masyarakat diminta berperan aktif ya enggak masalah, jangan nanti dibilang masyarakat apatis, enggak mau bantu, menurut kami jangan terlontar seperti itu," ujarnya.

Video yang menjadi viral di kalangan masyarakat tersebut juga mendorong gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk mengeluarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar.

Alfred mengharapkan Djarot tak hanya sekedar mengeluarkan instruksi gubernur saja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi trotoar di Jakarta.

"Djarot harus turun langsung, enggak cuma sekedar mengeluarkan instruksi saja, turun langsung melihat kondisi di jalan," kata Alfred.

Sementara itu Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Jalan dan Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta Riri Asnita mengatakan, saat ini baru upayakan pembangunan manhole itu. Lubang masuk perawatan akan dibuat dengan lebar 1,2x1,8 meter dan kedalaman 2,3 meter di bawah trotoar.

"Jadi, saat pembangunan trotoar selesai, tidak ada lagi gali menggali untuk pemasangan fiber optic di atas maupun di dalam tanah. Semua harus masuk dalam ducting yang kami buat. Agar tidak semrawut, tidak dibongkar-bongkar lagi," terang Riri.