Pemprov DKI dan Banten Sepakati Potong Jalur Distribusi Beras

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten melakukan pembahasan mengenai distribusi beras dan bahan pokok lain dari Banten ke ibu kota. Selama ini, rute distribusi beras dan bahan pokok dari Banten ke Jakarta memakan biaya tinggi karena tidak disalurkan langsung.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan pihaknya akan segera memotong jalur distribusi beras dan bahan-bahan pokok lainnya dari Banten ke Jakarta.

Sebab, pasokan beras dari Banten ke Jakarta masih didistribusikan terlebih dulu ke Karawang dan Bekasi, Jawa Barat sehingga memakan waktu dan biaya.

Lihat juga: Mensos Minta Beras Hancur dan Berkutu Dikembalikan ke Bulog

"Dengan memotong jalur distribusi, maka kita bisa menekan biaya. Sehingga, harga bisa dikendalikan. Daging dan ikan juga seperti itu," kata Djarot yang juga didampingi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8).

Pertemuan Djarot, Wahidin, dan Ahmed di Balai Kota dalam rangka pembahasan dan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang.

Lihat juga: Nilai Dagang Beras Sampai Rp500 Triliun, Kasus Pangan Marak

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menambahkan, pertemuan itu juga membahas tentang inflasi bahan-bahan pokok di Banten yang tinggi. Saefullah menyebut pengelolaan beras di Tangerang belum maksimal.

"Banyak petani-petaninya yang sudah diijon dulu. Belum panen, sudah dibeli sama makelar," ujarnya.

Saefullah mencontohkan, banyak gabah yang sudah dibeli di Tangerang, dibawa lagi ke Karawang untuk dikelola menjadi beras. Kemudian, beras tersebut diangkut ke Jakarta untuk dipasarkan.

Lihat juga: Pembagian Sembako di Hari Ulang Tahun Jokowi

"Sudah sampai Jakarta, orang Tangerang belinya di Jakarta, jadi kenapa enggak dikelola di Tangerang saja?" kata Saefullah.

Pemotongan alur distribusi makanan pokok ini merupakan program untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, dan aman dalam jumlah yang cukup, serta harga yang terjangkau bagi konsumen di Jakarta, Banten dan Kabupaten Tangerang.

Selain perihal ketahanan pangan, pembahasan antarpemerintah daerah itu juga menyangkut soal pembangunan sarana dan prasarana bidang transportasi, sumber daya air, lingkungan hidup, energi, dan pariwisata di tiga wilayah tersebut.